REPUBLIKA.CO.ID,SANAA – Kelompok Houthi Yaman mengatakan, dukungannya terhadap Palestina dan perlawanan yang dilakukan Hamas di Jalur Gaza tidak akan berubah. Hal itu disampaikan setelah Amerika Serikat (AS) membentuk satuan tugas (satgas) maritim di untuk merespons serangan Houthi ke kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah.
“Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata pejabat Houthi, Mohammed Abdulsalam, kepada Reuters, Selasa (19/12/2023).
“Posisi kami dalam mendukung Palestina dan Jalur Gaza akan tetap ada hingga berakhirnya pengepungan, masuknya makanan dan obat-obatan, dan dukungan kami terhadap rakyat Palestina yang tertindas akan terus berlanjut,” tambah Abdulsalam.
Terkait satgas maritim yang dibentuk AS di Laut Merah, Abdulsalam menegaskan bahwa Houthi hanya menyerang kapal-kapal Israel atau yang berlayar menuju Israel. Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah pada Senin (18/12/2023), anggota Politbiro Houthi, Mohammed Al-Bukhaiti, mengatakan, sebelum satgas maritim di Laut Merah dibentuk, AS sempat membangun kontak tidak langsung dengan Houthi.
Menurut Al-Bukhaiti, dalam kontak tak langsung tersebut, AS menyampaikan bahwa mereka tidak akan menghalangi upaya menuju perdamaian di Yaman. Namun sebagai imbalannya, AS meminta Houthi menghentikan operasi militernya di Laut Merah. “Kami dengan tegas menolak hal ini,” ujar Al-Bukhaiti.
Houthi telah meluncurkan serangan ke sejumlah kapal kargo komersial yang melintas di Laut Merah. Houthi mengklaim, mereka hanya menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. Sebab serangan tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perlawanan dan perjuangan Palestina.
Pada Senin kemarin, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Meningkatnya serangan Houthi yang berasal dari Yaman baru-baru ini mengancam kebebasan perdagangan, membahayakan pelaut yang tidak bersalah, dan melanggar hukum internasional,” ujar Austin.
Dia menambahkan, negara-negara yang berupaya menjunjung kebebasan navigasi perlu bersatu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.
Pekan lalu Menteri Pertahanan Iran Mohammad Reza Ashtiani memperingatkan AS agar tak mengeksekusi rencana pembentukan satgas maritim di Laut Merah. Ashtiani mengungkapkan, tidak ada ruang di kawasan untuk manuver yang dilakukan AS.
“Mereka (AS) pasti tidak akan melakukan hal seperti itu (bentuk satgas di Laut Merah). Jika mereka melakukan tindakan bodoh seperti itu, mereka akan menghadapi masalah yang sangat besar,” ujarnya, Kamis (14/12/2023). “Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil tindakan di wilayah di mana kita mempunyai dominasi,” tambah Ashtiani.
Namun Ashtiani tak menjelaskan tindakan apa yang bakal Iran jika AS tetap mengeksekusi rencana pembentukan satgas maritim di Laut Merah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika