REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah menyambut positif rencana pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memberikan insentif gaji bagi guru ngaji jika menang Pilpres 2024. Menurut dia, meskipun turut berkontribusi mendidik masyarakat, guru ngaji tak diapresiasi dengan layak.
"Tunjangan bagi guru ngaji bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari perspektif kepantasan, program ini tentu sangat baik dan patut disambut dengan rasa syukur. Kita tahu guru ngaji itu adalah sosok yang selama ini mengkontribusikan diri untuk kebaikan masyarakat, namun tidak pernah diberikan penghargaan," kata Tantan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Insentif bagi guru ngaji di seluruh Indonesia merupakan satu dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud. Dengan program tersebut, seluruh guru ngaji akan menerima insentif sebesar Rp 1 juta setiap bulannya. Sejauh ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah mengumpulkan sebanyak 928 ribu guru ngaji di seluruh Indonesia.
Menurut Tantan, program bagi guru ngaji dapat merangsang pendidikan agama bisa terselenggara secara baik di masyarakat. "Secara sosiologis program ini sangat baik untuk menghasilkan guru-guru atau anak didik yang baik," ujarnya.
Namun, Tantan melihat ada sengkarut masalah yang sangat pelik terkait kelembagaan guru ngaji. Pasalnya, guru ngaji di Indonesia memiliki ragam tipologi. "Ada guru ngaji yang terafiliasi institusi formal seperti masjid dan sekolah atau madrasah dan pesantren, tetapi ada juga mereka yang independen," ucap Tantan.
Ganjar-Mahfud, lanjut Tantan, perlu merancang parameter yang berkeadilan untuk mendata guru ngaji yang layak diberi insentif. Sebab, bukan tidak mungkin guru ngaji yang tidak terafiliasi dengan institusi formal yang justru dengan tulus hati mengajar ngaji di masyarakat.
"Tentu ada parameter yang berkeadilan. Sebab bisa jadi mereka guru ngajinya yang bayaran di bawah standar justru yang paling ikhlas menjadi pengajar. Sementara mereka yang masuk standar negara malah cenderung kelompok-kelompok yang pragmatis yang memanfaatkan kemampuannya untuk bertindak lebih profesional dengan cara mengambil keuntungan guru ngaji," ucap Tantan.
Terlepas dari itu, menurut Tantan, sebelum mengeksekusi program memberi gaji guru ngaji, Ganjar-Mahfud perlu terlebih dahulu merancang aturan dan instrumen negara untuk menjadi acuan menetapkan standar guru ngaji dan mengeluarkan sertifikasi guru ngaji.
"Posisi guru ngaji belum termaktub dalam undang-undang apa pun. Jika ini menjadi program nasional, maka Ganjar Mahfud harus buat instrumen kenegaraan dan pemerintahan berupa aturan yang menyebutkan di dalamnya bahwa setiap guru ngaji yang dia tersertifikasi dan standardisasi oleh lembaga negara yang diizinkan oleh negara, dia berhak mendapatkan insentif," kata Tantan.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Usman M Tokan menambahkan, apabila program gaji bagi guru ngaji berangkat dari keresahan pasangan jagoannya lantaran melihat guru ngaji kerap diabaikan negara. "Padahal, mereka yang akan melahirkan generasi berakhlakul karimah, generasi penerus pejuang menuju Indonesia unggul," ucap Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika