REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto setuju dengan Capres Prabowo Subianto yang tidak mengungkapkan secara terbuka data sistem pertahanan nasional dalam Debat Ketiga Pilpres 2024. Sikap Prabowo dinilai sudah berhati-hati karena data itu berkaitan kepentingan nasional.
Yandri menilai Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam sesi debat tadi malam. Yandri memuji Prabowo yang tak sembarangan mengobral data pertahanan yang sifatnya rahasia.
"Karena ini menyangkut kepentingan nasional, makanya diperlukan kehati-hatian dalam mengekspos permasalahan ini," kata Yandri dalam keterangan pers pada Senin (8/1/2024).
Yandri mengungkapkan keprihatinannya terhadap capres lain yang mengindikasikan data pertahanan negara tidak perlu dirahasiakan. Menurut Yandri, tindakan itu berbahaya karena menganggap data pertahanan nasional tidak perlu dijaga kerahasiaannya.
"Adalah sangat berisiko jika ada calon presiden yang merasa bahwa data mengenai pertahanan nasional tidak harus dijaga kerahasiaannya. Calon seperti ini seharusnya tidak pantas menjadi presiden," ujar Yandri.
Yandri juga menyebut Prabowo terus berkomitmen memperbaiki sektor pertahanan Indonesia. Yandri optimistis Prabowo dapat melakukannya dengan lebih optimal ketika terpilih sebagai Presiden Indonesia.
"Kami telah melihat berulang kali Prabowo mengungkapkan bahwa kita harus menjaga ketangguhan kita, tidak boleh rentan terhadap tekanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pertahanan nasional menjadi suatu keharusan," ujar Yandri.
Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyatakan, Prabowo selaku Menhan tidak dapat dengan sembarangan membuka data Kemenhan kepada publik. Sebab, data tersebut mengandung informasi yang bersifat rahasia.
Rezasyah menegaskan Prabowo pasti memiliki akses ke data tersebut sehingga memahami dengan jelas bahwa data tersebut berkarakter konfidensial.
"Prabowo pasti memiliki data. Dia dengan jelas menganggap data tersebut bersifat rahasia. Sebenarnya, dia bisa memutuskan untuk membagi data tersebut menjadi dua bagian, yaitu yang dapat diakses oleh publik dan yang harus tetap tertutup di dalam negeri," ujar Rezasyah.
Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Prabowo yang masih menjabat menhan dalam sesi debat Capres.
Kedua capres rival Prabowo itu juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.
Prabowo merespons kritikan keduanya dengan mengatakan data yang disampaikan oleh keduanya keliru. Prabowo menegaskan siap transparan, tapi mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat. Prabowo menilai membahas masalah internal pertahanan negara tidak pantas dilakukan secara terbuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika