REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden (Wapres) Prof KH Ma’ruf Amin mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk fokus meningkatkan investasi keuangan haji.
Hal ini disampaikan Wapres saat menerima laporan pengurus BPKH tentang capaian pengelolaan keuangan haji sepanjang 2023 di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro No 6, Jakarta, pada Rabu (17/01/2024).
“Harus ada inisiatif-inisiatif (investasi) yang aman, tapi menghasilkan (dana) yang besar. Itu yang diperlukan BPKH,” ujar Wapres dikutip dari siaran persnya, Rabu (17/1/2024).
Wapres menyampaikan, besarnya dana kelola haji harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena setiap tahun dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji. Di sisi lain, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga terus naik.
Sebagai perbandingan, Wapres pun menanyakan perihal jumlah subsidi haji yang dikeluarkan usai penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat Covid-19.
Kemudian dijawab Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah yakni pada 2023 lalu, BPKH mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar Rp1,3 triliun untuk menutupi kekurangan BPIH. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada 2023.
Kondisi ini yang dikhawatirkan Wapres dapat menggerus dana modal untuk pemberian subsidi di tahun-tahun berikutnya.
“Dan karena itu memang sekarang dirasionaliasi. Kalau tidak, ini menjadi beban,” ujar Kiai Ma'ruf.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah pun mengatakan, sebagai upaya meningkatkan investasi, BPKH kini telah memiliki Syarikah BPKH Limited sebagai anak Perusahaan BPKH di Arab Saudi.
Anak Perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, katering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi.
Baca juga: Golongan yang Gemar Membaca Alquran, Tetapi Justru tidak Mendapat Syafaatnya
“Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama,” kata Fadlul.
Fadlul menyampaikan tantangan BPKH di masa mendatang, seperti peningkatan kuota haji yang diinisasi oleh Kerajaan Arab Saudi.
Sesuai rencana Visi 2030, kuota haji akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 4,5 juta jamaah pada 2030.
Terkait hal ini, jajaran pengurus BPKH yang dilantik sejak akhir 2022 ini berharap, kebijakan proporsi subsidi pemerintah dari dana pengelolaan haji dapat kembali dirasionalisasi sehingga dana subsidi tersebut dapat mencukupi terus untuk dipergunakan bagi jamaah-jamaah haji pada tahun-tahun mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika