REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan, pada tahun ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menyalurkan buku untuk 10 ribu perpustakaan desa, kelurahan, dan Taman Baca Masyarakat (TBM).

Hal ini dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Pada 2023, nilai tingkat kegemaran membaca naik mencapai 66,77 atau naik sebesar 3,19 dari tahun 2022 yang mencapai 63,58.

"Ini adalah program baru yang sedang kami olah, dan kita inisiasi agar di tahap awal diharapkan bisa menjangkau hingga 10 ribu perpustakaan desa, kelurahan, dan taman baca masyarakat yang masing-masing kita salurkan sekitar seribu judul buku," ungkap pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) di Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Melalui program ini, jelasnya, diharapkan kekurangan buku di tengah masyarakat dapat diatasi. "Karena sebenarnya bukan minat baca masyarakat yang rendah, tapi memang ketersediaan bahan bacaan bagi mereka yang belum bisa dipenuhi," katanya.

Ditambahkan, pemilihan TBM sebagai salah satu tujuan program ini sejalan dengan arahan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan untuk memberdayakan komunitas baca yang ada di masyarakat.

Selain itu, diharapkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat akan semakin meningkat dengan disediakannya koleksi yang sesuai minat dan kebutuhan mereka.

Dari sisi kinerja anggaran, pada 2023 realisasi anggaran Perpusnas mencapai 99,16 persen yaitu Rp 708.257.051.872 dari total pagu anggaran sebesar Rp 714.273.367.000.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengapresiasi capaian kinerja serta respons Perpusnas atas rekomendasi dari Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan.

"Program penyediaan buku hingga ke desa dan kelurahan sampai dengan taman baca masyarakat kita harapkan dapat menjadikan aktivitas literasi masyarakat lebih meningkat dan bisa dikolaborasikan dan dikawal bersama sehingga lebih tepat sasaran," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes menekankan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di tengah masyarakat harus menjadi perhatian.

"Saya memandang apa yang sudah kita bangun, berbagai gedung perpustakaan dengan segala macam kelengkapannya harus berujung pada pemanfaatan oleh masyarakat. Juga literasi ini sebaiknya diupayakan menjadi sebuah gerakan yang disinergikan dan dikolaborasikan berbagai pihak," ujarnya.

Keberadaan perpustakaan sekolah dan tenaga perpustakaan sekolah yang dinilai masih sangat kurang menjadi sorotan anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya Ferdiansyah. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi Perpusnas dalam menyelesaikan masalah literasi di Indonesia.

"Jumlah perpustakaan sekolah yang baru ada sekitar 44 persen dari jumlah sekolah yang ada, apalagi jumlah tenaga perpustakaan yang jauh dari kebutuhan, juga harus mampu diselesaikan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika