REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menegaskan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program food estate. Ia mengatakan, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan agar tujuan program untuk pengadaan pangan nasional bisa tercapai.
"Nah dalam implementasinya kan tentu ada evaluasi ya, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan itu terus berjalan ya supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Menurutnya, dalam pelaksanaan program food estate ada sejumlah hal yang bersifat kompleks yang masih perlu disempurnakan lagi.
"Iya dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," ujarnya.
Ia pun menjelaskan, program food estate tersebut dilakukan untuk merespon situasi dunia, termasuk ancaman krisis pangan yang dihadapi seluruh negara. Setelah pandemi Covid-19, banyak negara kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan karena harganya yang melambung tinggi.
Karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut, Presiden Jokowi memutuskan mengambil kebijakan lumbung pangan.
"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," jelasnya.
Food estate ini dilakukan untuk memenuhi cadangan pangan nasional sehingga bisa menciptakan kemandirian pangan. Melalui proyek food estate tersebut juga diharapkan nantinya tidak perlu lagi melakukan impor bahan pangan.
"Tujuannya adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara-negara lain khususnya ketika harga cukup tinggi," jelas Ari.
Sebelumnya, dalam debat keempat cawapres pada Ahad (21/1/2024) malam, cawapres Muhaimin Iskandar dan cawapres Mahfud MD mengkritisi kebijakan food estate yang dinilai gagal.
Cak Imin mengaku prihatin dengan upaya pengadaan pangan nasional yang dilakukan melalui program food estate. Ia menyebut food estate terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan.
"Ini harus dihentikan. Saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita saksikan bencana ekologi terjadi di mana harus harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalah," sambung Cak Imin.
Cak Imin menyebut upaya mengatasi krisis iklim harus melalui etika lingkungan dengan mendorong keseimbangan antara manusia dan alam. Dia menyebut keseimbangan ini tidak terjadi selama ini.
"Kita lihat ada yang namanya krisis iklim enggak diatasi dengan serius, bahkan ditunjukan anggaran krisis iklim jauh dari sektor-sektor lain," kata dia.
Sementara Mahfud MD juga menyebut proyek food estate gagal dan merusak lingkungan. Proyek ini justru membuat bangsa Indonesia merugi.
"Apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program 'Petani Bangga Bertani, Di Laut Jaya, Nelayan Sejahtera'. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika