Ahad 04 Feb 2024 21:37 WIB

Ganjar Tanya Anies: Bansos Diklaim oleh Orang dan Kelompok

Menurut Ganjar, saat ini terdapat masalah terkait data warga penerima manfaat bansos.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat kelima capres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat kelima capres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya kepada capres Anies Rasyid Baswedan terkait isu yang sedang hangat saat ini, yakni program bantuan sosial. Sebab saat ini, sambung dia, terdapat masalah, bansos seakan diklaim merupakan program yang diberikan oleh orang atau kelompok tertentu.

"Pak Anies lagi rame kita mau tanya soal bansos, karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang, kelompok," ujar Ganjar kepada Anies dalam debat capres pamungkas 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024) malam WIB.

Menurut Ganjar, saat ini terdapat masalah terkait data warga penerima manfaat bansos. Hal tersebut yang membuat adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos, yang akhir-akhir ini sedang digencarkan pemerintah.

"Menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim? Dua bisa tepat sasaran? Tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan? Sehingga inilah satu harapan yang bisa betul-betul bisa diterima oleh rakyat," ujar Ganjar.

Usai mendengarkan jawaban Anies, Ganjar mengaku, setuju dengan pandangan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Namun, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perbaikan data warga penerima manfaat.

Tujuan utama program bansos adalah membantu masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Karena itu, kata Ganjar, tugas utama negara untuk memastikan itu tepat sasaran dan waktu.

"Dan kami berusul bantuannya ganti aja bantuan kesra (kesejahteraan rakyat). Karena tugas negara itu menghadirkan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement