REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan bantuan pangan beras dari pemerintah tak ada kaitannya dengan Pilpres. Saat Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk menyetop bantuan pangan, Tiko menilai kebijakan tersebut sebenarnya bukan dalam pilpres namun untuk intervensi harga.

"Itu kan kebijakan Bapanas. Memang kita bekerja sama dengan Bapanas untuk, beras SPHP itu kan beras intervensi operasi pasar. Bantuan langsung lewat Bulog. Itu kan karena beras masih mahal," kata Tiko saat ditemui di Kemenko Marves, Rabu (7/2/2024). 

Saat dikonfirmasi perihal kebijakan menyetop bantuan pangan, Tiko pun menilai hal tersebut merupakan kewenangan Bapanas. "Gatau ya, disampaikan aja itu kan. Kan masih banyak yang membutuhkan dan masih mahal ya berasnya," kata Tiko.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan penyaluran bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.