REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, automatic adjustment APBN 2024 sebesar Rp 50,14 triliun ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan beberapa program. Program itu termasuk pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pemberian bansos, serta pengadaan pupuk.
“Automatic adjustment itu digunakan untuk mengantisipasi beberapa program, termasuk bansos. Kita juga akan melakukan survei ekonomi secara nasional dan kita punya target pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, jadi ini penting,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa automatic adjustment APBN 2024 tersebut digunakan untuk menambah anggaran pengadaan pupuk karena kini Indonesia sedang memasuki musim tanam setelah tertunda selama dua bulan. Menurutnya, anggaran pengadaan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah sebesar Rp 26 triliun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani sehingga pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp 14 triliun.
“Presiden sudah minta anggaran ditambah Rp 14 triliun. Kenapa? Karena Rp 26 triliun itu tidak cukup dan memang setiap tahun kisaran anggarannya antara Rp 35 triliun-Rp 40 triliun,” kata Airlangga.
Selain itu, ia mengatakan, stok pupuk pemerintah juga perlu diperkuat karena kini para petani diperbolehkan untuk mengambil jatah pupuk bersubsidi untuk satu tahun dalam satu kali pengambilan sekaligus.
“Jadi, untuk itu perlu dipastikan bahwa stok pupuk tersedia. Karena yang paling penting untuk pertanian adalah siklus tanam, jadi para petani tidak perlu menunggu siklus anggaran (untuk mendapatkan pupuk subsidi),” katanya.
Ia berharap bahwa melalui upaya tersebut, produksi petani saat panen nanti terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan domestik. Selanjutnya, Airlangga menyebut bahwa automatic adjusment APBN 2024 tersebut tidak dilakukan secara mendadak, namun telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat penyerahan DIPA.
“Jadi pada saat penyerahan DIPA secara elektronik di Istana Negara, Bu Menkeu sudah menyampaikan adanya automatic adjustment,” ujarnya.
