REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirim surat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyangkut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN perlu disetorkan AHY pascadilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan bakal mengingatkan AHY agar menyerahkan LHKPN. Sebab LHKPN yang merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. 

"Rencananya dalam 1-2 minggu ini kami akan menyurati beliau untuk melaporkan harta kekayaannya," kata Pahala saat dikonfirmasi pada Jumat (23/2/2024). 

Pahala menyebut hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020. Aturan itu menyebutkan bagi pejabat yang baru dilantik maka batas waktu pelaporan khusus awal menjabat adalah 3 bulan sejak dilantik. 

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," ujar Pahala. 

Presiden Joko Widodo baru saja melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sisa masa jabatan 2019-2024 pada 21 Februari 2024. Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menggantikan Hadi Tjahjanto yang mendapat posisi baru sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju Tercatat, AHY baru satu kali menyetorkan LHKPN. AHY melaporkan LHKPN pada 4 November 2016 saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kala itu, AHY mengaku mempunyai kekayaan Rp 15,29 miliar dengan perincian tanah dan bangunan Rp 6.772.645.000. Selanjutnya, mobil Toyota Vellfire Tahun 2012 yang saat itu senilai Rp 550 juta, kepemilikan sebuah usaha PT Exquisite Indonesia yang berasal dari hasil sendiri, diperoleh pada 2010 sampai 2016 dengan nilai jual Rp 360.000.000. Kemudian, harta bergerak Rp 688,8 juta; giro dan setara kas Rp 6.920.360.024 dan 511.332 dollar Amerika Serikat (AS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika