REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan pembahasan RAPBN 2025 dilakukan untuk mempersiapkan proses transisi ke pemerintahan selanjutnya. Salah satu yang disorot dalam RAPBN 2025 adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan," jelas Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Adapun perkiraan anggaran untuk program makan siang gratis tersebut sekitar Rp 15 ribu per anak. Terkait hal itu, Menkes Budi mengatakan, detail anggaran belum dibahas lebih lanjut.
Kendati demikian, ia menjelaskan, program pemberian makan gratis ini sudah terbiasa dilakukan di sejumalah sekolah, termasuk pesantren. Karena itu, budaya makan gratis yang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari ini perlu diformalkan.
"Dulu di sekolah-sekolah kan makan, di pesantren-pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenernya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan aja," jelas eks wamen BUMN tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Airlangga mengatakan, rencananya besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun dirinya belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.
