REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Warga Iran akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih anggota parlemen dan Majelis Kepemimpinan Para Ahli yang baru. Majelis Kepemimpinan Para Ahli atau Majles-e Khebregan-e Rahbari Majelis Kepemimpinan Para Ahli terdiri dari 88 ulama yang memilih, mengawasi dan bila perlu menurunkan pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan penuh pada semua urusan negara Iran.
Sejak pemilihan umum yang terakhir Iran terdampak sanksi-sanksi internasional yang memicu krisis ekonomi, serta diguncang unjuk rasa pada akhir 2022-2023 dan terseret eskalasi ketegangan di kawasan atas perang Israel-Hamas.
Dikutip dari Alarabiya, Kamis (29/2/2024) berikut lima hal yang perlu diketahui mengenai pemilihan umum Iran.
1. Jumlah Partisipasi Pemilih
Iran menggelar pemilihan parlemen setiap empat tahun sekali dan pemilihan Majelis Pemimpin Para Ahli setiap delapan ahun sekali. Sekitar 61 dari 85 juta populasi Iran memiliki hak memilih.
Sekitar 59 ribu tempat pemungutan suara (TPS) akan dibuka di seluruh negeri dalam pemilu satu putaran, sebagian besar digelar di sekolah dan masjid. Pejabat tinggi Iran mengajak warga untuk menggunakan hak suara mereka di tengah spekulasi rendahnya angka partisipasi.
Partisipasi pemilih dalam pemilihan parlemen 2020 lalu hanya 42,57 persen, terendah sejak revolusi 1979.
2. Peran Terbatas Parlemen
Parlemen Iran terdiri dari 290 orang yang dikenal sebagai Majelis Konsultatif Islam. Para kandidatnya hanya bisa bersaing setelah disetujui Dewan Penjaga yang anggotanya ditunjuk atau disetujui pemimpin tertinggi.
Juri dari Dewan Penjaga menyetujui 15.200 kandidat dari 49 ribu yang mencalonkan diri untuk duduk di parlemen. Kekuatan parlemen terbatas, setiap legislasi membutuhkan persetujuan Dewan Penjaga untuk dapat diloloskan.
Parlemen mencakup perwakilan dari kelompok minoritas yang diakui konstitusi Iran termasuk satu dari Asiria, Yahudi, dan Zoroastrian, serta dua perwakilan dari Kristen Armenia.
3. Konservatif yang Berkuasa
Kandidat untuk kursi parlemen biasanya berasal dari dua kelompok yakni konservatif dan reformis. Parlemen Iran dikuasai kelompok konservatif dan ultra-konservatif dan pengamat menilai tidak akan banyak perubahan setelah pemilihan berakhir.
Sejumlah anggota parlemen sudah didiskualifikasi untuk kembali maju. Sejumlah anggota dari kelompok reformis mengkritik pemilihan umum. Di surat kabar konservatif Javan pada bulan ini mantan presiden Mohammad Khatami mengatakan Iran "sangat jauh dari pemilihan umum yang bebas dan kompetitif."
4. Memilih Pemimpin Tertinggi
Majelis Kepemimpinan Para Ahli beranggotakan 88 orang yang secara eksklusif terdiri dari ulama laki-laki. Badan ini bertugas memilih, mengawasi dan, jika perlu, memberhentikan pemimpin tertinggi, yang mempunyai keputusan akhir dalam segala urusan negara.
Majelis memilih Pemimpin Tertinggi saat ini adalah Ali Khamenei, 84, pada tahun 1989 setelah kematian Ruhollah Khomeini yang mendirikan Republik Islam. Ahmad Jannati yang ultra-konservatif berusia 97 tahun adalah ketua majelis saat ini. Calon anggota dewan juga diperiksa oleh Dewan Wali, yang menyetujui 144 calon di antaranya.
Mantan presiden moderat Hassan Rouhani, yang telah menjabat selama 24 tahun sebagai anggota, mengatakan ia dilarang mencalonkan diri.
5. Keterwakilan perempuan
Perempuan memiliki hak untuk memilih di Iran dan merupakan 30 juta pemilih. Hampir 12 persen dari jumlah total calon yang mencalonkan diri untuk kursi parlemen adalah perempuan, menurut data kementerian dalam negeri.
Kantor berita resmi IRNA melaporkan Parlemen saat ini memiliki 16 anggota perempuan. Pemilu ini akan menjadi yang pertama sejak kematian Mahsa Amini, 22 tahun, dalam tahanan polisi pada September 2022.
Amini ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian yang ketat di Republik Islam Iran untuk perempuan. Kematiannya memicu protes yang meluas dan menewaskan ratusan orang, termasuk puluhan petugas keamanan.
