Rabu 06 Mar 2024 06:51 WIB

Petani Minta Pemerintah Jaga Harga Gabah tak Anjlok

Para petani di sejumlah sentra sedang menggelar panen raya.

Petani membawa padi saat panen di kawasan Minggir, Sleman, Yogyakarta, Senin (16/10/2023).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Petani membawa padi saat panen di kawasan Minggir, Sleman, Yogyakarta, Senin (16/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) berharap pemerintah menjaga harga gabah di tingkat petani tak anjlok saat panen raya yang berlangsung selama Maret-April 2024.

"Di saat panen raya ini, KTNA berharap agar harga gabah tidak anjlok sehingga petani tidak rugi setelah mereka mengeluarkan ongkos produksi," kata Ketua KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Baca Juga

Menurutnya, pemerintah harus mewaspadai dan menjaga kondisi harga gabah agar tidak anjlok. Pasalnya, para petani di sejumlah sentra sedang menggelar panen raya, sehingga kondisi gabah diperkirakan melimpah.

Ia berharap harga gabah sebaiknya tetap stabil di angka Rp7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram, sehingga tidak merugikan petani yang sudah mengeluarkan ongkos produksi. Yadi mengatakan sebaiknya pemerintah fokus pada penyerapan panen raya dan memperkuat ketahanan beras nasional. Dia pun berharap pemerintah tetap memprioritaskan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebut potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya pada Maret-April 2024 mencapai 8,46 juta ton.

"KTNA yakin pasokan beras aman bahkan cenderung melimpah. Tapi sekali lagi, pemerintah harus menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok," katanya Yadi.

Hal senada dikemukakan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja. Ia mengatakan sebaiknya pemerintah menjaga harga gabah agar tetap stabil seperti saat ini.

Di Jabar, kata Entang, rata-rata harga gabah berada di kisaran Rp 7.200 hingga Rp 7.500 per kilogram. Dia menambahkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk bagi pemerintah untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP).

"Sebagian besar petani padi dalam menggarap usaha tani padi, berakhir dalam bentuk gabah, bukan beras. Itu sebabnya harga gabah harus tetap dijaga pada tingkat yang menguntungkan petani," katanya.

Menurut Entang, dengan harga gabah Rp 7.000 per kg, petani merasa senang, sehingga pemerintah harus tetap menjaga agar harga gabah tidak turun.

"Inilah saat yang tepat untuk menghitung ulang HPP gabah," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau di sisi hulu saat ini mulai turun dari sebelumnya di atas Rp 8.000 per kg menjadi Rp 7.040 per kg.

"Hari ini dengan harga gabah Rp 7.040, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp 2.000. Jadi, harganya sekitar Rp 14.000," katanya, Senin (4/3/2024).

Menurut Arief, turunnya harga GKP dan harga beras di pasaran setelah memasuki musim panen raya pada Maret-April yang diprediksi akan mencapai 3,5 juta ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan produksi beras dalam negeri baik di kawasan sentra maupun daerah lainnya dalam kondisi aman. Bahkan, menurut dia, dalam waktu dekat sejumlah daerah akan memasok beras untuk kebutuhan pasar nasional.

"Insya Allah dari apa yang kami cek di lapangan kebutuhan dan pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Ketersediaan beras dapat terjaga dan kini memasuki musim panen di beberapa daerah. Prediksi Maret nanti akan menghasilkan beras sekitar 3,51 juta ton dan pada bulan April akan lebih tinggi lagi," kata Amran.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement