REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jawa Barat patut bersyukur telah mencatatkan inflasi 2023 yang terjaga. Karena, pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional.
Namun, menurut Bey, menjelang Ramadhan tahun ini pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi operasi pasar (OP) dan gerakan pasar murah (GPM) tahun sebelumnya untuk menekan harga pangan secara efektif.
"Selain itu, seluruh proses tersebut perlu didukung kelancaran distribusi pasokan ke pasar retail modern dan tradisional," ujar Bey, Rabu (6/3/2024).
Bey meminta pada TPID berkoordinasi aktif dengan Satgas Pangan Jabar. Bey pun meminta agar pasar murah dilakukan secara tepat sasaran. Jangan sampai, pasar murah malah tak menurunkan angka inflasi. Pasar murah juga diimbau tak digelar di kantor pemerintahan.
"(Pasar murah) Jangan dilakukan di kantor pemerintah karena nanti yang beli pegawai-pegawainya. Lakukan operasi pasar di daerah rawan miskin atau minimal di kantor kelurahan atau desa yang dekat dengan masyarakat," katanya.
Selain itu, Bey juga meminta agar pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Bey juga meminta pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD. Sehingga, bantuan sosial pangan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
"Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel," katanya.
Di sisi digitalisasi, kata dia, Jawa Barat juga patut berbangga atas beragam capaian digitalisasi daerah pada tahun 2023. Beberapa dimantaranya adalah Jawa Barat merupakan provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100 persen sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional.
Selain itu, kata dia, elektronifikasi transaksi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi. Ini, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional.
Di sisi retail, kata dia, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi se-nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait. "Hal ini dilakukan dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
