REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koordinator Jaringan Alumni Santri Jombang (Jasijo), Aan Anshori mengatakan pesantren mempunyai niat mulia yakni ikut mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Pesantren mengambil peran di sektor pendidikan untuk mendidik masyarakat.

Namun menurut Aan, niat mulia pesantren tersebut tidak akan berjalan optimal apabila negara tidak ikut terlibat. Karens negara mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya negara dan pesantren mempunyai kewajiban berkolaborasi.

"Nah untuk bisa mencerdaskan masyarakat tak mudah harus ada standarisasi sinergi antara pesantren dengan pemerintah," ujar Aan kepada republika.co.id, Kamis (7/3/2024).

Izin pesantren, kata Aan, untuk memudahkan pesantren dan negara saling berkolaborasi. Ia menegaskan mendidik masyarakat harus ada standarisasinya. Karena subyek maupun objek adalah masyarakat.

Aan menambahkan negara akan kesulitan membantu pesantren menjadi lebih baik apabila mereka tidak memiliki izin. Kemudian bahaya lainnya pesantren tidak berizin yaitu negara akan kesulitan memantau santri dalam mendapatkan hak-haknya di pesantren.

"Kita tidak bisa membuat mobil sendiri tidak memakai standar negara, lalu kendaraan yang tidak ada standarisasinya digunakan untuk ngangkut orang. Bagaimana keselamatan maka negara harus hadir karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.

Isu banyaknya pesantren yang tidak berizin mencuat ke permukaan setelah beberapa kasus kekerasan di pesantren terjadi. Pesantren tersebut diketahui tidak mempunyai izin. Kendati tidak berizin, menurut Aan, bukan berarti pesantren tersebut terpisah dengan negara.

Negara dan pesantren harus berkolaborasi. Dengan mempunyai izin pesantren, maka negara ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan pesantren baik secara kelembagaan atau memastikan santri mendapatkan hak-haknya.

"Jadi kalau misalkan pesantren tak berkolaborasi maka negara akan kesulitan untuk menerapkan pesantren ramah anak," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika