REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menyampaikan kekhawatiran terkait keberlanjutan Kurikulum Merdeka pada pemerintahan yang akan datang. Dia berharap agar tidak ada perubahan ke depan karena melihat dampak dari implementasi Kurikulum Merdeka.
“Kita semua merasakan Kurikulum Merdeka sangat bermanfaat di masyarakat, salah satunya di dapil saya. Jadi memang kekhawatiran kita kalau Kurikulum Merdeka ini nanti dijadikan program nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan,” ujar pemeran Si Doel itu dalam siaran pers, Jumat (8/3/2024).
Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan dukungannya terhadap Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Bahkan, dia mendorong agar Kurikulum Merdeka disahkan dalam peraturan perundang-undangan agar tetap terus diimplementasikan meski terdapat pergantian kepemimpinan.
“Jadi kalau memang Kurikulum Merdeka ini jadi program nasional, harus masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar punya kekuatan. Jadi sekali lagi, saya setuju dengan Kurikulum Merdeka ini,” kata Rano Karno.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan, Kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan di sektor pendidikan Indonesia yang patut mendapatkan apresiasi. Sebab itu, pihaknya selalu mendorong para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk selalu mengikutinya.
"Juga memperdalam, meningkatkan kompetensi terkait Kurikulum Merdeka dari Merdeka Belajar ini,” kata Sidot.
Sidot berharap para pejabat di jajaran birokrasi dapat mengawal Kurikulum Merdeka saat ada kepemimpinan menteri baru. Mereka dia minta untuk menyampaikan soal program tersebut kepada menteri baru nanti agar anggapan ganti menteri ganti kebijakan tak terjadi.
"Wajib memberikan kepada menteri yang baru bahwa sudah sampai di mana aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru memutuskan. Karena kebiasaan kita, ganti menteri ganti kebijakan, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu,” tutur Sidot.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, implementasi Kurikulum Merdeka sudah melahirkan hal positif yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, prototipenya bagus, mulai dari sukarela di 3000 naik 100 kali lipat dalam dua tahun.
Hetifah turut mendorong adanya penyelesaian regulasi pendukung demi menjaga keberlanjutan Kurikulum Merdeka. Terutama pada penghujung periode jabatan DPR RI yang akan selesai pada tahun ini.
“Kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis. Supaya there is no point to return,” jelas Hetifah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, implementasi Kurikulum Merdeka perlu memperkuat pendampingan di tingkat satuan pendidikan. Sebab, kata dia, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
“Sehingga pesan dari sekolah dan kawan kawan meminta agar dukungan (pendampingan) lebih banyak lagi,” tutur Dede.
Dalam paparan yang disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, implementasi Kurikulum Merdeka berpengaruh pada peningkatan skor literasi dan numerasi.
Hasil Asesmen Nasional (AN) 2021-2023 menunjukan, tingkat literasi dan numerasi di SMP/MTS/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka meningkat setiap tahunnya.
“Semakin lama sebuah sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, maka semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya,” jelas Anindito.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Program Merdeka Belajar saat ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi sudah menjadi sebuah gerakan. Jika program itu sudah dimiliki para murid, guru, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, maka akan sulit untuk ditarik kembali karena sudah dirasakan manfaatnya.
Nadiem optimis berbagai program utama Merdeka Belajar, termasuk Kurikulum Merdeka akan terus dilanjutkan pada era pemerintahan baru.
“Dengan adanya transisi pemerintahan baru, saya yakin bahwa program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan, karena dampaknya sudah sangat besar dilapangan,” jelas Nadiem.
