REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan JRTM Jepang yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Suku Cadang KRL periode kedia dengan jangka waktu multiyears atau Long Term Purchase Agreement (LTPA) dengan periode kerja sama 2024-2027.
Dalam kontrak kerja sama LTPA yang ditandatangani, memiliki total nilai investasi kerja sama dari tahun 2024-2027 sekitar Rp 734 miliar. “Dengan total investasi nilai kerja sama LTPA ini untuk memastikan ketersediaan suku cadang dan perawatan sarana KRL berjalan dengan baik untuk kebutuhan operasional pelayanan KAI Commuter selama tiga tahun kedepan,” kata Direktur Utama Asdo Artriviyanto dalam dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).
Asdo memastikan, kerja sama yang saling menguntungkan tersebut akan terus berlanjut dalam rangka mendukung kelancaran operasional perkeretaapian pada masa mendatang. Khususnya operasional perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
“Pada lima tahun terakhir PT KCI terus menjalin kerja sama dengan pihak Jepang dalam pengadaan suku cadang, peningkatan kompetensi pegawai dan hal-hal lain guna mendukung KRL di Indonesia dapat beroperasi dengan baik,” ujar Asdo.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba juga menyampaikan akan terus membuka kerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut untuk peningkatan layanan kepada penggunanya.
“Transportasi publik seperti KRL harus terus berkembang agar target dua juta lebih pengguna per hari tercapai. KAI Commuter juga harus siap mengembangkan layanan diluar Jabodetabek dan mendorong pemerintah untuk melakukan elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap Anne.
Selain penandatanganan kontrak kerja sama LTPA terkait pengadaan suku cadang KRL, KAI Commuter juga melakukan penandatanganan MoU dengan JRTM Jepang ini meliputi perpanjangan umur teknis untuk seri JR 205 dengan program peremajaan. Selain itu juga mempromosikan dan bekerja sama dalam perawatan dan pengelolaan penyediaan jasa suku cadang.
Selain itu juga terdapat pelatihan dan transfer knowledge untuk mendukung dan mempersiapkan implementasi peremajaan sarana. Begitu juga dengan pertukaran tenaga ahli, penyediaan suku cadang dan manajemen persediaan, serta bidang lainnya yang terkait.
