REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara mengatakan bahwa partainya menggelar rapat konsolidasi internal pada Kamis (21/3/2024) malam. Salah satu agendanya adalah mengevaluasi Sandiaga Salahuddin Uno yang memimpin Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang sudah resmi dibubarkan usai pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Partai Persatuan Pembangunan sudah menyatakan bahwa karena Bappilu selesai tugasnya sampai dengan tanggal 20 atau setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU. Maka semalam Bappilu sendiri sudah kita bubarkan di internal PPP," ujar Amir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Partai berlambang Ka'bah itu diketahui terancam tak lolos ke parlemen setelah tak memenuhi angka 4 persen. Kendati demikian, PPP tak menyalahkan Sandiaga terhadap hasil yang pertama kali terjadi selama rentang 50 tahun.

"Kita juga tidak boleh menyalahkan satu dua orang, tapi pasti sekali lagi memang ada penanggung jawab terkait dengan pemenangan ini, tapi sekali lagi saya mengatakan kita tidak ingin saling menyalahkan di internal," ujar Amir.

"Karena semua yang kita miliki adalah hasil kerja dari kolektivitas Partai Persatuan Pembangunan," sambung Wakil Ketua MPR itu.

PPP akan mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, partainya masih berpeluang besar lolos ke parlemen setelah adanya putusan MK.

"Kan kalau KPU akan mengumumkan partai yang lolos dan tidak lolos setelah ada konfirmasi dengan Mahkamah Konstitusi, dan kita memang sekarang dalam waktu satu dua hari ini akan berproses di Mahkamah Konstitusi," ujar Amir.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mendukung langkah PPP mengajukan gugatan ke MK. Sebab, ia menilai adanya upaya penggerusan suara terhadap partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PPP berdasarkan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. PDIP disebutnya siap membantu untuk memberikan data-data penguat yang akan dilampirkan ke MK.

"Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam.

Ia menduga memang adanya upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoret sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu menempatkan wakilnya di DPR.

"Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika