REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan kepastian PDIP menjadi partai oposisi atau mendukung pemerintah masih menjadi tanda tanya. Dedi melihat bila PDIP menolak mendapatkan jatah di pemerintahan lalu kemudian juga gagal mendapatkan kursi Ketua DPR, barulah partai banteng itu akan beroposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. 

"Jika PDIP tidak berpeluang meraih posisi Ketua DPR, baru bisa ditafsirkan PDIP beroposisi," kata Dedi, kepada Republika, Jumat (12/4/2024). 

Dedi menyebut proses negosiasi antara pihak Prabowo atau pihak Jokowi dengan PDIP masih berlangsung. Menurut dia, keputusan sidang MD3 beberapa hari lalu menjadi penanda jika koalisi kekuasaan masih memberi waktu pada Puan Maharani agar menjalankan misi sebagai mediator untuk upaya konsolidasi Megawati dan Prabowo atau Jokowi.

"Bahkan sikap Puan yang cenderung menolak hak angket menguatkan dugaan jika PDIP tidak solid, utamanya memang Puan yang miliki agenda kekuasaan sendiri," ucap Dedi.

Membaca situasi itu, pertemuan Megawati dengan Prabowo atau Jokowi lanjut Dedi masih diupayakan, dan berpeluang berhasil. Yakni dengan tawaran PDIP bisa saja tetap diberi kesempatan memimpin parlemen periode mendatang. Dengan begitu, meskipun tidak bergabung ke kabinet, tetapi PDIP potensial tidak juga beroposisi.

"Tetapi, jika pertemuan gagal, maka harus dilihat pada sidang DPR berikutnya, jika PDIP tidak berpeluang meraih posisi ketua DPR, baru bisa ditafsir jika PDIP konfirm beroposisi," kata Dedi menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika