REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih pascaputusan Mahkamah Konstitusi berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Said untuk merespons pernyataan pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman yang melihat ada peluang kerja sama antara PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada Pilpres 2024.

"Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Megawati Soekarnoputri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh ibu ketua umum," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, Presiden Kelima RI itu juga akan mendapatkan masukan dari jajaran partai dan lintas tokoh. Selain itu, Said menyebutkan ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan.

Terkait agenda internal PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kualitas kader partai di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader. Lebih lanjut, dia menyebut agenda eksternal lebih banyak lagi langkah-langkah yang diperlukan.