REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, David Cameron mengatakan bahwa Hamas telah ditawari gencatan senjata selama 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel.

“Kelompok militan Palestina tersebut telah diberikan tawaran yang sangat besar berupa gencatan senjata yang berlangsung selama 40 hari. Terdapat kemungkinan melakukan pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan sandera ini,” kata David pada peretmuan di Forum Ekonomi Dunia di Riyadh, dilansir dari GulfNews, Selasa (30/04/2024).

Antony Blinken, seorang Diplomat Amerika Serikat juga mengatakan bahwa ia berharap Hamas akan menerima proposal terbaru untuk upaya gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera karena perwakilan sekaligus negosiator dari kelompok militan Palestina tersebut akan tiba di Kairo, Mesir.

Negara – negara seperti Mesir, Qatar, Amerika Serikat telah berusaha untuk membantu memediasi atau menengahkan kesepakatan antara Israel dan Hamas selama berbulan – bulan dan upaya diplomasi yang dilakukan baru – baru ini tampaknya akan menunjukan adanya dorongan baru untuk menghentikan pertempuran tersebut. Blinken mendesak Hamas untuk segera cepat mengambil keputusan

“Hamas sebelumnya memiliki proposal yang luar biasa, luar biasa murah hati dari pihak Israel, saya berharap mereka akan membuat keputusan yang tepat,” kata Blinken pada Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi.

Pada pertemuan yang sama, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga memberikan keterangan terkait proposal gencatan senjata yang ditujukan untuk kebaikan kedua pihak antara Hamas dan Israel, ia mengatakan bahwa proposal tersebut dibuat atas hasil pertimbangan posisi dari kedua belah pihak.

“Proposal tersebut telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak. Meskipun belum ada keputusan akhir, kami berharap, saya berharap, semua orang akan menyambut kesempatan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry.

Perang tersebut telah membawa Jalur Gaza ke ambang kelaparan, menurut PBB dan kelompok bantuan kemanusiaan, sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut menjadi puing-puing dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.