REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta KPU RI untuk benar-benar mencegah terjadinya kebocoran data pemilih Pilkada 2024. Hal itu disampaikan usai Tito menyerahkan 207 juta lebih Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada Serentak 2024 kepada KPU RI, Kamis (2/5/2024).
"Sistem keamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (identitas penduduk yang ada dalam DP4)," kata Tito dalam sambutannya usai menyerahkan data tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.
Tito menjelaskan, KPU harus benar-benar mencegah terjadinya kebocoran karena DP4 berisikan identitas lengkap 207 juta lebih penduduk yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sejumlah komponen data itu masuk kategori identitas pribadi yang harus dilindungi. Apalagi, UU Pelindungan Data Pribadi sudah mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.
"UU Pelindungan Data Pribadi mulai berlaku efektif Oktober 2024. Dan ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran," kata mantan Kapolri itu.
Tito mewanti-wanti potensi kebocoran setelah KPU menyerahkan data pemilih kepada partai politik peserta Pilkada Serentak 2024. Dia meminta KPU untuk menyiapkan sistem keamanan yang mumpuni.
"Jadi mohon, sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau sudah data ini diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi, fitur-fitur yang harus dilindungi tentunya, itu yang dapat kita lindungi," ujarnya.
Dia menyebut, KPU tentu akan mendapatkan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polri dalam menyiapkan sistem keamanan data pemilih Pilkada 2024. Dia juga memastikan Kemendagri akan memberikan dukungan untuk menyiapkan sistem keamanan KPU.
Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan data lengkap 207.110.768 warga negara yang masuk kategori DP4 kepada KPU RI. Jumlah tersebut terdiri atas 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan. KPU akan menggunakan data tersebut sebagai basis untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebelumnya, DPT Pemilu 2024 yang dikelola KPU diduga kuat bocor. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim bahwa dirinya mendapatkan 204 juta lebih data penduduk Indonesia itu dengan cara meretas situs KPU. Jimbo mengunggah data tersebut di forum jual-beli hasil peretasan, Breachforums pada akhir November 2023 untuk dijual seharga 74 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Pakar keamanan siber menyimpulkan bahwa Jimbo benar-benar berhasil membobol situs KPU dan mencuri data pemilih. Namun, KPU hingga kini belum mengakui telah terjadi kebocoran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika