REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menjelaskan partainya akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Mei mendatang. Forum tersebut akan menjadi tempat PDIP untuk mengambil sikap terkait pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PDIP sendiri tak mengenal istilah oposisi karena yang ada adalah di dalam atau luar pemerintahan. Adapun partai berlambang kepala banteng itu sudah memiliki pengalaman di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Toh kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan alternatif yang baik (saat berada di luar pemerintahan) dan kita juga bisa berdiskusi dengan pemerintah. Jadi manfaat dari kalau kita ada di luar pemerintah, kita bisa memastikan sistem kontrol, pengawasan terhadap pemerintah bisa berjalan efektif," ujar Masinton dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (4/5/2024).
Menurutnya, berada di luar pemerintahan juga merupakan peran yang baik, meskipun keputusan tersebut berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Selain menjadi pengawas, sikap tersebut juga merupakan bagian dari edukasi politik bagi publik.
"Biar rakyat juga memiliki alternatif-alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Nah tentu kalaupun nanti PDI Perjuangan di luar pemerintah kita tidak asal beda," ujar Masinton.
"Buat PDI Perjuangan sudah teruji, nggak ada engap-engap-nya di luar," sambungnya menegaskan.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai peran oposisi menjadi sangat penting dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang. Ia sendiri tak setuju dengan narasi koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jika tak ada yang mengambil peran oposisi, kebijakan yang hadir akan seperti masa Orde Baru yang cenderung merugikan masyarakat. Apalagi jika semua partai politik di parlemen bergabung dengan koalisi besar tersebut.
"Kalau semuanya masuk (koalisi Prabowo-Gibran), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ujar Romli dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Senin (29/4/2024).
Menurutnya, PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi. Meskipun, PKS sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.
"Tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," ujar Romli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika