Rabu 08 May 2024 10:35 WIB

MUI Jalin Kerja Sama dengan Sejumlah Lembaga Pemerintah 

Kerja sama dilakukan MUI untuk mendorong ekonomi umat.

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Muhammad Hafil
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sejumlah Pengurus MUI dalam Acara Halal Bihalal 2024, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Foto: Dok Republika
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sejumlah Pengurus MUI dalam Acara Halal Bihalal 2024, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kerja sama ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyambut baik sinergi antarlembaga ini sebagai bent dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup dan ekonomi. Kerja sama ini juga wujud hubungan baik antara ulama dan umara dalam upaya membangun bersama bangsa.

Baca Juga

“Tentu mewakili MUI kami sangat mengapresiasi kesepakatan kerja sama ini dan berharap agar relasi harmonis ini Tetap terjalin dengan baik,” kata Kiai Anwar, di arena Halal Bi Halal MUI 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024). 

Kiai Anwar mengatakan, di antara tugas utama MUI adalah khadimul ummah, melayani umat  dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan tentu yang utama adalah keagamaan. Pelayanan ini terejewantahkan dalam berbagai program kerja di setiap lembaga dan komisi yang ada di MUI. 

Kiai Anwar berharap penandatanganan MoU tersebut tidak hanya selembar kertas tanpa ada aksi-aksi yang jelas. Tetapi, penandatanganan tersebut memiliki aksi-aksi yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. 

“Kerja sama mengarah, bagaimana upaya kita berdaya kan ekonomi rakyat. Mudahan tidak berhenti di atas kertas masing-masing, tetapi ada action yang pasti dan jelas yang maslahat untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Kiai Anwar

Lebih lanjut Kiai Anwar  menyampaikan posisi MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah. Posisi tersebut diiringi dengan prinsip-prinsip saling menolong (ta’awun), menyayangi (tahabub), memaafkan (taafuf), dan memberi maslahah (kebaikan dan kemanfaatan) (tashaluh). 

"Ini platform yang dimiliki MUI dalam bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab (masuliyah) menjaga agama, NKRI serta menjaga, mengayomi, dan membimbing umat," ujarnya.

Kiai Anwar  menegaskan, MUI siap berdiri dibelakang pemerintah dan mendukung pemerintah apabila memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada rakyat melalui program-program yang bermanfaat. Selain itu, Kiai Anwar Iskandar berharap, Indonesia juga bisa bersih dari korupsi. Sebab apabila masih ada koropsi, maka kesejahteraan kepada rakyat tidak akan pernah sampai. 

"Jadi penting arti persatuan Indonesia, bangsa ini bersih dari korupsi," katanya.

Sebagai informasi, kerja sama MUI dengan BI mengambil tema “Kerjasama Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Sementara kerja sama dengan OJK dengan tema “Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi MUI dan OJK”.

Sedangkan kerja sama dengan Kementerian PPPA dengan tema “Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutisno, Wakil Presiden ke-11 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua OJK Mahendra Siregar, Ketua Baznas Prof Noor Achmad, dan para pimpinan MUI serta Ormas Islam.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement