REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa perlu ada ruang check and balances, dari partai politik maupun masyarakat sipil, dalam suatu pemerintahan.
"Masyarakat sipil bisa, lho, memberikan catatan-catatan kritis. Kita harus membuka ruang check and balances," kata Ganjar seusai acara peringatan ulang tahun Ke-10 relawan Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2024).
Maksud dari check and balances yang diucapkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah upaya saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
Ganjar mengingatkan bahwa pihak dalam dan luar pemerintahan bisa saja mengganggu jalannya proses pemerintahan. Walaupun demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan pendapat dari pihak lain, termasuk masyarakat sipil.
Oleh karena itu, menurutnya perlu ada check and balances untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan aman dan lancar.
"Umpama, kita ingin ciptakan pemerintah bersih, tetapi korupsi di dalam. Itu mengganggu. Yang di luar, jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Jadi, check and balances akan berjalan," tutur dia.
Diketahui, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar pada Senin (6/5).
Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.
Ia mengatakan, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik, sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.
Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.
"Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ucap Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika