REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suara penolakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus berdatangan. Kali ini dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).

Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman menyampaikan GAPMMI sependapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang telah menyuarakan penolakan terhadap iuran Tapera. 

"Kami berkoordinasi di Apindo dalam hal ini," ujar Adhi kepada Republika di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Adhi mengingatkan pemerintah bahwa potongan yang dikenakan kepada perusahaan maupun pekerja sejatinya sudah sangat banyak. Adhi mencontohkan potongan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang cukup besar. 

"Kami berharap tidak ada tambahan beban, baik bagi pelaku usaha maupun pekerja. Untuk perumahan sebaiknya bisa memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan individu pekerja," kata Adhi. 

Sebelumnya, Apindo secara resmi menolak pemberlakuan PP Nomor 21 Tahun 2024 terkait penyelenggaraan Tapera. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut," ujar Shinta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika