REPUBLIKA.CO.ID, RISHON LEZION -- Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron mendukung pembentukan komite yang memeriksa anggaran pertahanan Israel. Ia mengatakan dengan adanya perang tidak berarti pemerintah harus memberikan "cek kosong" ke militer.
Yaron sudah mendesak langkah ini sejak Januari lalu, yakni ketika anggota parlemen Israel menyetujui amendemen anggaran masa perang yang menambahkan puluhan miliar shekel untuk mendanai perang di Gaza dan perbatasan Lebanon yang kini memasuki bulan ke delapan.
Yaron sudah lama mendesak pemerintah melakukan penyesuaian fiskal untuk mencegah defisit anggaran menjadi tak terkendali karena membengkaknya anggaran pertahanan dan biaya perang lainnya.
"Perekonomian yang makmur membutuhkan keamanan dan keamanan membutuhkan perekonomian yang makmur, oleh karena itu, perang tidak berarti memberikan cek kosong untuk pengeluaran pertahanan permanen dan harus menemukan keseimbangan yang tepat," kata Yaron dalam konferensi di College of Management Academic Studies, Kamis (30/5/2024).
Sebelumnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan persentase anggaran pertahanan dalam produk domestik bruto (PDB) Israel turun beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan hal itu kini akan berubah dengan menambahkan 20 miliar shekel per tahun.
Karena anggaran Israel pada April lalu defisit 7 persen dari PDB, di atas target 2024 yang sebesar 6,6 persen dan lembaga-lembaga pemeringkat kredit juga memangkas peringkat kredit Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich ingin membentuk panel yang mengawasi pengeluaran pertahanan. Namun, langkah tersebut ditentang Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Smotrich mengatakan pada Rabu, mereka sepakat untuk membentuk sebuah komite. Perselisihan masalah anggaran termasuk keinginan Smotrich untuk meninjau ulang pembelian pesawat tempur Amerika Serikat (AS), memicu ketegangan di kabinet Netanyahu yang sudah retak akibat perbedaan soal perang di Gaza.
Smotrich tidak satu partai dengan Netanyahu dan Gallant. Smotrich mengatakan serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober dan serangan Israel di Gaza melemahkan banyak asumsi dasar mengenai bagaimana anggaran pertahanan dikelola.
Ikuti Whatsapp Channel Republika