Senin 03 Jun 2024 09:17 WIB

Syarat Perjanjian Damai: Hamas tak Boleh Memerintah Jalur Gaza

Israel ingin pemerintahan di Jalur Gaza, tanpa ada Hamas.

Rep: Teguh/Antara/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz,
Foto: AP/Manuel Balce Ceneta
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz,

REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA -- Proses perundingan untuk meredakan ketegangan di Gaza berjalan alot. Meskipun Presiden AS Joe Biden telah mendesak agar proposal perdamaian yang ia ajukan dapat disetuju Hamas-Israel, namun sepertinya hal itu tidaklah mudah. 

Israel masih bersikukuh untuk menyingkirkan Hamas. Tak hanya itu, kalau pun perjanjian disetujui, Zionis ingin Jalur Gaza bebas dari Hamas. Artinya pemerintahan yang dibangun bebas dari unsur Hamas.

Baca Juga

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Ahad (2/6/2025), mengatakan, Israel terus bekerja untuk mencari cara agar Hamas disingkirkan dari Gaza. Israel, kata ia, juga tidak akan menghentikan perang sampai kelompok bersenjata Palestina itu hancur dan kemampuan pemerintahan mereka benar-benar terlucuti. 

Di Washington, Gedung Putih berharap Israel dapat menyetujui proposal tersebut jika Hamas juga setuju.  "Ini adalah proposal Israel, kami punya ekpektasi jika Hamas menyepakati proposal - seperti proposal Israel yang disampaikan ke Mereka - kemudian Israel juga akan mengatakan 'iya'," ujarnya dikutip MEE