Senin 03 Jun 2024 09:17 WIB

Syarat Perjanjian Damai: Hamas tak Boleh Memerintah Jalur Gaza

Israel ingin pemerintahan di Jalur Gaza, tanpa ada Hamas.

Rep: Teguh/Antara/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz,
Foto: AP/Manuel Balce Ceneta
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz,

REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA -- Proses perundingan untuk meredakan ketegangan di Gaza berjalan alot. Meskipun Presiden AS Joe Biden telah mendesak agar proposal perdamaian yang ia ajukan dapat disetuju Hamas-Israel, namun sepertinya hal itu tidaklah mudah. 

Israel masih bersikukuh untuk menyingkirkan Hamas. Tak hanya itu, kalau pun perjanjian disetujui, Zionis ingin Jalur Gaza bebas dari Hamas. Artinya pemerintahan yang dibangun bebas dari unsur Hamas.

Baca Juga

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Ahad (2/6/2025), mengatakan, Israel terus bekerja untuk mencari cara agar Hamas disingkirkan dari Gaza. Israel, kata ia, juga tidak akan menghentikan perang sampai kelompok bersenjata Palestina itu hancur dan kemampuan pemerintahan mereka benar-benar terlucuti. 

Di Washington, Gedung Putih berharap Israel dapat menyetujui proposal tersebut jika Hamas juga setuju.  "Ini adalah proposal Israel, kami punya ekpektasi jika Hamas menyepakati proposal - seperti proposal Israel yang disampaikan ke Mereka - kemudian Israel juga akan mengatakan 'iya'," ujarnya dikutip MEE 

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada Sabtu (1/6) mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan baru guna mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza yang diusulkan oleh Israel dan didukung Presiden AS Joe Biden.

Cameron melalui video di platform X menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan sandera dan membanjiri Gaza dengan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

“Ini adalah momen yang penting dan harus kita manfaatkan untuk mengakhiri konflik ini, tidak hanya saat ini, tetapi secara permanen,” katanya.

Cameron menyoroti hal penting dari proposal tersebut dan mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut guna membuka jalan bagi gencatan senjata yang berkelanjutan dan solusi politik.

“Hal pertama yang perlu dilakukan adalah Hamas harus menerima kesepakatan ini. Artinya, para sandera akan dibebaskan dan Gaza bisa dibanjiri bantuan, sesuatu yang sudah lama kami serukan,” ucapnya.

Setelah itu, lanjutnya, sangat penting untuk menggunakan penghentian pertempuran untuk membangun gencatan senjata permanen yang berkelanjutan dan solusi politik terhadap masalah yang sudah berlangsung lama.

“Yang jelas, sejumlah syarat harus dipenuhi. Jelas bahwa Gaza tidak dapat diperintah oleh Hamas dan Israel memerlukan jaminan atas keamanan. Tapi ini juga jelas, kita perlu mendukung Otoritas Palestina dan menetapkan parameter seperti apa negara Palestina nantinya,” tambahnya

Serangan terus berlanjut

Serangan udara Israel telah menewaskan enam orang, semuanya anak-anak dan wanita. Serangan dilancarkan di kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah. Demikian kantor berita Wafa melaporkan.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement