REPUBLIKA.CO.ID, Pascaproklamasi Presiden Soekarno tidak mengangkat menteri pertahanan. Sebagai gantinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan terbentuknya organisasi Badan Penolong Keluar Korban Perang yang di dalam keorganisasiannya mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam buku The Road to Power: Indonesian Military Politics, 1945-1967, BKR secara samar-samar disebutkan berfungsi untuk memelihara keamaan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. BKR ditempatkan di bawah pengarahan (Komite Nasional Indonesia Pusat) KNIP.

Dalam buku yang ditulis Ulf Sundhaussen tersebut semua pemuda berbagai latar belakang dipersilakan masuk ke dalam BKR. Tetapi kebanyakan yang mendaftar berasal dari bekas anggota PETA.

Pimpinan BKR juga berasal dari opsir-opsir PETA. Korps perwira BKR dengan cepat terikat dengan pemerintah. Displin mereka pun jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi kelaskaran yang menolak melebur ke dalam BKR. Organisasi kelaskaran tersebut juga enggan menerima perintah dari pemerintah.

Pendaratan pasukan Belanda pada akhir September 1945 memaksa pemerintah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menentang invasi Belada dengan cara-cara militer. Maka pada 5 Oktober 1945 BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Ikuti Whatsapp Channel Republika