Kamis 13 Jun 2024 23:15 WIB

Kerja Keras Sosialisasikan PPDB dan Kurikulum Merdeka di Kepulauan Filipina

Kurikulum Merdeka menjadi terobosan sistem pendidikan.

Red: Erdy Nasrul
Sosialisasi PPDB di Filipina
Foto: SID Davao
Sosialisasi PPDB di Filipina

Oleh Nanang Sumanang, Guru SID Davao

REPUBLIKA.CO.ID, DAVAO CITY -- Mendekati Tahun Ajaran baru 2024-2025 dimana proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Indonesia Davao (SID) Filipina sedang berlangsung, Plt Kepala SID, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, didampingi oleh para Wakil Kepala SID, pada tanggal 12-13 Juni 2024, melakukan sosialisasi PPDB 2024-2025 di lima titik wilayah kantong kantong warga negara Indonesia (WNI) di pulau Balut dan Sarangani, Mindanao Selatan. Sosialisasi ini merupakan penguatan dari sosialisasi sosialisasi PPDB yang telah dilaksanakan oleh KJRI Davao City, yang juga telah menggandeng guru guru SID sebelumnya. 

Baca Juga

Selain sosialisasi PPDB, Plt Kepala SID, yang merangkap Atase Pendidikan KBRI Manila (Atdikbud) ini juga menyosialisasikan tentang berlakunya Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional yang sudah diberlakukan pada tahun ini, dan juga memberikan motivasi kepada para WNI yang hadir tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan keluarga dan suatu bangsa Indonesia.

Perjalanan yang cukup panjang dimulai dari kota Davao menuju Balangunan yang ditempuh lewat darat sekitar 6,5 jam dan dilanjutkan ke titik pertama Patirang, pulau Sarangani, yang ditempuh lewat laut selama 2,5 jam. Dari Patirang kemudian menuju Tinarubo dan menginap di Batuganding yang berada di pulau Balut. Tanggal 13 Juni 2024, dari Batuganding menuju ke Patoa, Lipol dan Ngehe, sore harinya dilanjutkan ke Balangunan. Perpindahan rombongan dari satu titik ke titik lainnya menggunakan perahu tradisional kecil, karena memang hanya dengan perahu kecil ini daerah-daerah tersebut lebih mudah terjangkau. Pada setiap titik kantong WNI yang dikunjungi, rombongan disambut meriah oleh pamong dan  siswa siswi Kursus Pengetahuan Dasar Indonesia (KPDI) serta masyarakat WNI lainnya.