REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan judi online yang kian marak dan membahayakan membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Pengamat pun mendorong agar Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto perlu untuk mulai berbicara mengenai persoalan tersebut.

"Kalau menurut saya harus ada perhatian dari pemimpin nasional. Pemimpin masa depan kita (seharusnya) sudah mulai ikut bicara," kata pengamat ekonomi Piter Abdullah Redjalam saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Direktur Riset Center of Reform on Economic (Core) tersebut mengatakan, permasalahan judi online sudah sangat meresahkan, bahkan hingga menjadi pemicu hilangnya nyawa. Tak hanya menggerogoti masyarakat kalangan menengah bawah, tetapi juga kalangan elite, ASN, hingga penegak hukum.

Contoh nyata kasus polisi wanita (polwan) di Mojokerto, Jawa Timur yang membakar suaminya akibat keranjingan judi online. Selain itu, ada sederet kasus lainnya, seperti perwira Marinir TNI AL di Papua Pegunungan tewas bunuh diri karena terlilit utang ratusan juta akibat judi online.

Ada juga perwira Kostrad di Sulawesi Selatan yang diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk bermain judi online. Menurut Piter, permasalahan judi online dengan beragam dampak negatif yang terjadi di masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Dan mesti ditanggulangi dengan langkah yang tegas, tak sekadar upaya yang dilakukan satuan tugas (satgas).

Menurut Piter, upaya satgas tak lain hanya melakukan penindakan yang tidak mengarah pada akar permasalahan dengan hanya menindak para pelaku atau user, tidak sampai kepada bandar-bandarnya. Maka, katakanlah jika dilakukan pemblokiran satu situs judi online, akan tumbuh kemudian situs-situs judi online baru.

"(Satgas) enggak cukup. Asal muasalnya kan lebih kepada kenapa selalu ada judi, judi itu kan memberikan harapan. Orang yang berharap siapa, nah ini asal muasalnya, harus dicari. Lalu kenapa ada judi online, karena ada yang memayungi dan melindungi, nah ini harus dibuka dulu," terangnya.

Piter pun menekankan agar pemerintah dan para stakeholder terkait bisa mengawali untuk menangani masalah judi online dengan kejujuran. Termasuk, sambung dia, adanya kalangan elite yang justru ikut terlibat bahkan memayungi praktik judi online.

"Kalau kita tidak jujur dalam hal ini praktik-praktik yang sedang terjadi, maka kita akan hidup munafik saja. Kita akan menutup mata pada apa yang sedang terjadi. Judi ini terjadi setiap hari, baik online maupun tidak, banyak oknum yang terlibat di situ," kata Piter.

Piter mengatakan ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mempertimbangkan pengalaman saat perjudian ditempatkan pada suatu lokasi atau lokalisasi.

Tanpa mendeskriditkan apa pun, Piter menilai, opsi itu bisa dipertimbangkan. Hal itu mengingat judi online dewasa ini lebih buruk dibandingkan dengan masa ketika perjudian dilegalkan di Indonesia pada sekira medio 1960 sampai 1970-an.

Praktik pelegalan judi diimplementasikan era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin periode 1966-1977 yang dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial. Keputusan Ali Sadikin itu justru menginterpretasikan bentuk keterbukaan. Terutama, efeknya dalam upaya melakukan pengawasan yang mana aturan main ditetapkan sampai praktik monitoringnya.