REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono menilai pelaksanaan reforma agraria saat ini telah berada di jalur yang tepat.
Hal itu dapat terlihat dari berbagai parameter seperti akselerasi dalam pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), penataan aset hingga penataan akses serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, banyak penyelasaian konflik agraria yang sudah dapat terselesaikan.
"Reforma agraria ini sudah berada di jalurnya, sudah on the right track," ujar Menteri AHY dalam pelaksanaan Reforma Agraria Summit di Bali, Sabtu (15/6/20240).
Agus mengungkapkan, telah terjadi akselerasi pendaftaran tanah melalui PTSL. Pada 2017, tanah terdaftar baru 46 juta bidang tanah. Namun pada Mei 2024, jumlah lahan yang terdaftar telah mencapai 113,3 juta bidang tanah. Dari jumlah itu 91,7 juta telah berseritifikat.
"Sudah tercapai target 94,4 persen PTSL pada 2024. Selama 100 hari saya bekerja ada penambahan 2,4 juta hektar bidang tanah telah terdaftar, kita yakin bisa sampai 100 persen tahun ini," ujar AHY.
Program pendaftaran tanah secara masif ini, kata ia, telah memberikan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi atau economic value added sebesar kurang lebih Rp6.519 triliun. Hal ini tentu bersumber dari pajak penghasilan, biaya perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTBP, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan.
"Dalam 100 hari kerja, kontribusi pertambahan nilai ekonomi tersebut sebesar Rp215,8 triliun," ujarnya.
AHY juga mengaku telah mendongkrak kantor pelayanan elektonik. Jika pada bulan Februari 2024 baru ada 10 sertifikat elektronik, maka dalam 100 hari kerja, berhasil menambah hingga 114 kota kabupaten/kota.
"Artinya terjadi penambahan sebesar kurang lebih 1.100 persen atau hampir 11 kali lipat. Ada pun jumlah sertifikat elektronik yang telah diterbitkan hingga 21 Februari 2024 sebanyak 19.802 sertifikat," ujarnya.
Sertifikat elektronik,kata AHY, menjadi sangat penting ditinjau dari segi keamanan dokumen, kepastian hukum, dan kemudahan dalam bertransaksi. Program sertifikat elektronik ini juga sejalan dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital. "Ke depan, layanan sertifikat elektronik akan diintegrasikan ke dalam sistem INA digital," katanya.
Adapun soal penataan aset, secara total dalam satu dekade telah melampaui target yang ditentukan sebesar 9 juta hektr lahan. Realisasi pada2014-2024 berhasil mencapai 12,5 juta hektar lahar.
"Sementara penataan akses dilaksanakan melalui pemberian akses terhadap modal bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang nilainya mencapai 6.295 triliun rupiah," ujarnya.
Reforma Agraria Summit diselenggarakan di Sanur, Bali, pada 14-15 Juni 2024 di Sanur, Bali. Kegiatan ini memiliki tiga tujuan antara lain satu penyampaian pencapaian 10 tahun program strategis nasional reforma agraria sejak 2014-2024 sekaligus berbagai pekerjaan rumah reforma agrarian. Tujuan kedua yakni tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri Dalam deklarasi Reforma Agraria Summit 2023 di Karimun. Ketiga penyusunan reforma agraria tahun 2025-2029.
Ikuti Whatsapp Channel Republika