REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Duet Anies Baswedan-Sohibul Iman yang ditawarkan PKS tampaknya tidak akan berjalan semulus harapan. Sejak resmi diumumkan ke publik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Selasa (25/6/2024), belum ada satupun partai politik yang menunjukkan respons positif atau bahkan menyetujuinya.
Satu hal penting dalam kontestasi Pilkada Jakarta adalah tidak ada satupun partai politik yang bisa mencalonkan pasangan cagub-cawagub tanpa koalisi dengan partai lain. Di sisi lain, tiga pengurus partai politik di tingkat Provinsi Jakarta yang mengusulkan Anies sebagai cagub ke pengurus pusat partainya masing-masing adalah PDIP, Nasdem, dan PKB, yang tak begitu hangat menyambut deklarasi Anies-Sohibul.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai, keputusan yang diambil PKS masih dinamis dan sangat mungkin bisa berubah. Sebagai pihak yang juga mengusulkan Anies untuk menjadi cagub DKI Jakarta, DPD PDIP tentu akan melakukan komunikasi dengan PKS. "Kalau komentar saya ya kita tunggu saja, pada waktunya pasti akan clear semua," kata dia, Rabu (26/6/2024).
Ia mengatakan, PDIP pasti akan berkomunikasi dengan semua partai politik untuk menentukan nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Komunikasi politik itu akan diprioritaskan dengan partai politik yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM adalah koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Pantas menambahkan, sejauh ini PDIP juga terus menjalin komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, termasuk terkait nama Anies yang diusulkan DPD PDIP. Namun, menurut dia, keputusan akhir tetap ada di tangan DPP. Apalagi, saat ini tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung pasangan calon seorang diri di DKI Jakarta. "Semua partai berupaya menaikkan daya bargain posisinya, itu sudah pasti. Saya pikir itu wajar saja," kata dia.
Muncul nama Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika