REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada media hari Jumat (12/07/2024). 

“Dalam pertemuan belum ada kesepakatan final di antara kedua partai untuk bersama mengusung Mas Kaesang dan Pak Jusuf Hamka. Ide itu memang disampaikan Golkar dalam pertemuan, namun tidak ada kesepakatan terkait usulan itu,” kata Andy Budiman.

Pertemuan diantara kedua partai hari Kamis (11/07/2024) secara umum membahas kerjasama dengan Golkar di Pilkada beberapa daerah, serta penguatan kerjasama strategis terkait pembentukan fraksi di daerah dan kerjasama pendidikan politik diantara kedua partai, jelas Wakil Ketua Umum PSI ini.

“Sampai saat ini Ketua Umum DPP PSI Mas Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada. Kita tidak akan terburu-buru dan akan mencermati situasi politik dan mendengar suara masyarakat terkait hal ini,” kata Andy Budiman.

“Selain itu, Mas Kaesang juga menyampaikan di depan media bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan tetap rasional menjatuhkan pilihan berdasarkan survei. Dan sementara ini Kang Emil yang juga kader Golkar menempati peringkat pertama."

Partai Golongan Karya (Golkar) menyodorkan nama Jusuf Hamka untuk menjadi pasangan Kaesang Pangarep apabila akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Nama pengusaha jalan tol itu disebut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers bersama Kaesang di Kantor DPP Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewick F Paulus mengatakan, pernyataan Airlangga itu merupakan tawaran serius dari partainya. Ia mengungkapkan ada alasan khusus partainya menawarkan nama Jusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur (cawagub) apabila Kaesang maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Ini (Kaesang) anak muda, ada Babah Alun yang pakar di infrastruktur dan permasalahan di Jakarta. Kan pasti macet, nah beliau sudah punya konsep masalah itu terkait dengan infrastruktur," kata dia, Kamis (11/7/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika