REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti pertemuan lima anggotanya dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel. Ini lantaran pertemuan tersebut tidak menghasilkan kerja sama strategis dan tidak memperhatikan isu sensitif soal konflik Israel-Palestina.
Lain halnya, kata dia, saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atau Gus Yahya secara pribadi yang sempat bertemu dengan perwakilan Israel.
Contohnya, jelas dia, pada gelaran Forum Religion of Twenty (R20), di mana PBNU selaku penyelenggara turut mengundang perwakilan agama Yahudi, namun dengan tujuan strategis untuk mempromosikan kedamaian, karena tokoh yang diundang merupakan tokoh Yahudi yang ingin menerapkan ajaran-ajaran Yahudi yang mengarah kepada perdamaian.
"Sebelum berangkat, saya sowan sana sini. Saya juga memberi syarat kepada yang mengajak bahwa ada yang mau saya ajak dan kemudian saya ajak tokoh Yahudi bertemu KH Maimoen Zubair untuk berdialog lama sampai empat jam," ujar Gus Yahya di Jakarta, Selasa (15/7/2024).
Untuk diketahui, lima nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.
Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kegaduhan yang dibuat oleh lima orang anggotanya. Namun, Gus Yahya menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.
"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf.
Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.
Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.
"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.
Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika