REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.
"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.
Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih.
Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.
"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.
Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.
"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika