REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Lantaran sampai sekarang, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis. Meski anggaran yang sudah disepakati untuk menjalankan program itu pada 2025 sebesar Rp 71 triliun
"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.
Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan.
Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.
"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.
Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.
Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.
"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.
Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.
Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.
"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.
Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.
"Jadi ini smeacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macem ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.
Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti harga setelah itu," kata Hasan.
Program Diyakini Berjalan
Ikuti Whatsapp Channel Republika