Senin 12 Aug 2024 11:08 WIB

Dukung Pengembangan Usaha, PLN Hadirkan UMKM Binaan di Bazar Merdeka Kementerian BUMN

UMKM memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk BUMN.

Red: Ahmad Fikri Noor
Ketua Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) PLN, Diny Darmawan Prasodjo (tengah) didampingi  para Pengurus PIKK PLN, Sita Evy Haryadi (kanan) dan Veni Hartanto Wibowo (kiri) saat mengunjungi booth PLN di Bazar Merdeka, Kementerian BUMN.
Foto: PLN
Ketua Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) PLN, Diny Darmawan Prasodjo (tengah) didampingi para Pengurus PIKK PLN, Sita Evy Haryadi (kanan) dan Veni Hartanto Wibowo (kiri) saat mengunjungi booth PLN di Bazar Merdeka, Kementerian BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mendukung pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan turut berpartisipasi dalam Bazar Merdeka yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian BUMN. Sebanyak 53 UMKM dari mitra binaan BUMN maupun keluarga BUMN ikut serta dalam bazar yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2024 lalu.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mewakili Menteri BUMN mengatakan, Bazar Merdeka menjadi contoh nyata kontribusi BUMN mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Kontribusi ini salah satunya dilakukan melalui peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian BUMN.

Baca Juga

“Dharma Wanita memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai bagian dari BUMN, kita harus mendukung pemberdayaan perempuan di segala bidang, Dharma Wanita dapat menjadi motor penggerak dalam mengembangkan potensi perempuan baik melalui program ekonomi kreatif, kewirausahaan, maupun kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.

Loto menambahkan, program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri yang diinisiasi oleh Dharma Wanita harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh anggota dan keluarga besar Kementerian BUMN.