REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengembalikan kepemimpinan ulama di partai tersebut. Gus Yahya menyatakan akan menghentikan upayanya sampai tujuannya berhasil diraih.
"Kami tadi melaporkan kepada kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia, dan kemudian para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkannya ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu, yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama dalam PKB," katanya usai pertemuan antara PBNU dengan Rais Aam dan kiai sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
Gus Yahya mengatakan, upaya itu akan terus dilakukan sampai aspirasi dari PBNU ke PKB itu benar-benar terwujud. "Tidak akan berhenti sampai berhasil. Mandat dari kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar, dan tidak boleh berhenti sampai berhasil," ucapnya.
Wakil Ketua Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar mengatakan, langkah yang diambil tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan antara NU dan PKB. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam memperbaiki hubungan NU dan PKB ini adalah sebuah langkah organisatoris yang didasari atas berbagai fakta-fakta sejarah, yang dilakukan sebelum partai itu dilahirkan.
"Yaitu, dimulai dari aspirasi para kyai-kyai dari seluruh Indonesia yang waktu itu berkumpul di Jatim di Langitan, Jateng di Rembang, Jabar di Buntet dan menyampaikan aspirasinya kepada PBNU agar PBNU mendirikan partai," imbuhnya.
Yang mana, aspirasi tersebut waktu itu ditindaklanjuti oleh PBNU dengan membentuk Tim 5 yang diketuai oleh KH Ma'ruf Amin. Tim itu kemudian melahirkan konsep yang akhirnya menjadi PKB, dan dideklarasikan oleh pengurus besar yang deklaratornya antara lain adalah KH Ilyas Ruchiyat, KH Muchith Muzadi, KH Mustofa Bisri, dan KH Abdurrahman Wahid.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa PBNU waktu itu menginstruksikan PWNU seluruh Indonesia beserta pimpinan cabangnya agar memfasilitasi terbentuknya PKB di seluruh Indonesia. Partai tersebut kemudian dibekali AD/ART dan nilai-nilai moral.
"Keterangan saya ini artinya, menguatkan sebuah realitas bahwa hubungan antara NU dengan parpol yang namanya PKB ini adalah sebuah hubungan kesejarahan, hubungan organisatoris, hubungan ideologis, dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang yang sekarang mengatakan, tidak ada hubungan PKB dengan NU, itu sebuah pertanyaan ahistoris yang tidak bisa diterima oleh sebuah realitas kehidupan," ujarnya.
Saat ini, tegas dia, telah ada penyimpangan, yakni menghilangkan kepemimpinan ulama yang telah diamanatkan oleh para pendiri terdahulu.
"Sehingga akhirnya, peran ulama menjadi hilang dan dalam keputusan-keputusan strategis partai tidak ada peran ulama mengambil keputusan, semua diambil alih oleh ketum. Penyimpangan ini tentu tidak boleh terjadi, karena memang fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberi wadah kepada parah ulama menyalurkan aspirasi politik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika