REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dinilai PDIP sebagai upaya melawan politik oligarki. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat bahkan menilai, partainya sedang melawan sistem otoriter yang dibentuk oleh kartel partai politik (parpol).

Karena itu, kata Djarot, PDIP tak ingin ceroboh dalam memutuskan tentang siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan maju di Jakarta. "Jakarta ini adalah barometer politik kita," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Djarot mengatakan, sebagai barometer politik di Indonesia, PDIP tak menjadikan Pilgub Jakarta 2024 sebagai 'pertempuran' terhadap seseorang. Melainkan, kata dia, Pilgub Jakarta merupakan pertempuran terhadap sistem dan ketamakan.

"Yang kita lawan (di Jakarta) itu, bukan orang. Tetapi sistem. Sistem otoriter yang populis, kartel politik. Itu yang kita lawan. Sekali lagi, yang kita lawan itu, bukan orang. Yang kita lawan itu, adalah nafsu-nafsu kekuasaan yang jahat, dan serakah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Djarot menyebut, tudingan tersebut dialamatkan lantaran bagaimana PDIP dalam peta politik saat ini yang menjadi target upaya pelenyapan. Terutama, di Pilgub Jakarta yang sempat dikunci untuk tidak bisa memajukan calon sendiri, sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"PDI Perjuangan itu ditinggal sendirian, nggak bisa nyalon (mengusung pasangan cagub-cawagub). Dan ternyata saat ini bisa nyalon. Dan rakyat juga menyampaikan antusiasme dan menunggu kita (PDI Perjuangan) untuk sama-sama melawan, dan memenangkan DKI Jakarta," ujar Djarot.

Upaya untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024, menurut Djarot, PDIP sedang memastikan siapa yang bakal menerima rekomendasi untuk diusung. Djarot mengungkapkan, sejumlah nama di internal partainya turut disorongkan sebagai cagub maupun cawagub.

Di antaranya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Rano Karno. Pun juga, sejumlah nama-nama dari luar partai yang selama ini diusung publik agar dipinang PDIP, seperti Anies Rasyid Baswedan.

Spekulasi paling menguat hingga saat ini adalah menduetkan Anies Baswedan dan Rano Karno. Tetapi, kata Djarot, kewenangan penuh untuk menentukan siapa pasangan cagub dan cawagub untuk Pilgub Jakarta merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Insya Allah, siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, bisa mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian menjadi pilihan rakyat, dan DKI Jakarta, bisa kita menangkan bersama rakyat," ujar Djarot.