REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Pimpinan rapat, Aria Bima menyampaikan rapat ini membahas alokasi anggaran tiga kementerian tersebut untuk 2025.
"Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM sesuai badan anggaran (Banggar) DPR perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025," ujar Aria.
Komisi VI, lanjut Aria, menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 937,17 miliar, Kementerian Perdagangan sebesar Rp 1,8 triliun, dan Kementerian BUMN sebesar Rp 277,50 miliar. Aria menyampaikan Komisi Vi meminta tiga kementerian mitra Komisi VI itu melakukan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat 12 September untuk selanjutnya disampaikan ke Banggar DPR sebagai bahan penetapan.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jon Erizal menyoroti kecilnya anggaran tiga kementerian ini. Politikus mencontohkan jumlah anggaran Kementerian BUMN 2025 yang hanya sebesar Rp 277,50 miliar.
"Anggaran Kementerian BUMN sudah kecil, diturunin menjadi lebih kecil lagi," ujar Jon saat rapat dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Jon mengatakan alokasi ini mengalami penurunan dari anggaran Kementerian BUMN 2024 yang sebesar Rp 284 miliar. Jon menyampaikan hal ini kontradiktif dengan kontribusi besar BUMN selama ini maupun target besar yang dibebankan kepada BUMN.
"Anggaran banyak turunnya, sementara targetnya dinaikin. Target Dividen dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun pada tahun depan. Usulan tambahan sebesar Rp 66 miliar pun tidak disetujui," ucap Jon.
Jon menyampaikan Kementerian BUMN merupakna salah satu Kementerian BUMN yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jon mengatakan peningkatan kinerja dan kontribusi BUMN terbukti mendorong pertumbuhan lapangan kerja hingga investasi Indonesia.
"Serapan tenaga kerja itu penting sekali karena kaitannya dengan kemampuan belanja masyarakat," lanjut Jon.
Jon menyampaikan BUMN tak sekadar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi besar dalam menjadi sektor-sektor vital seperti energi, pangan, hingga transportasi.
"Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, itu semua kementerian yang sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun politik anggaran yang diterapkan sampai pada penyesuaian tadi, jauh dari kata mencukupi setiap kementerian tersebut," ucap Jon.
Jon berharap pemerintahan baru nanti menaruh perhatian penuh terhadap kementerian tersebut yang punya dampak besar bagi perekonomian negara. Jon meyakini Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan memperkuat sejumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi VI DPR tersebut agar memberikan dampak lebih besar dalam perekonomian nasional.
"Saya mengharapkan pemerintah nanti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu konsentrasi juga meningkatkan penguatan terhadap kementerian-kementerian bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional tersebut," kata Jon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika