REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan izin proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Hal itu dilakukan demi mengimplementasikan komitmen transisi energi.

Jokowi mengetahui, besarnya potensi geothermal di Tanah Air. Potensinya mencapai 24 gigawatt (GW) atau 40 persen dari keseluruhan potensi dunia. Angka itu berdasarkan ernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Jokowi mengaku sudah berkeliling ke berbagai pelosok nusantara. Dia menyebut, ada tiga PLTP yang ditinjaunya di berbagai daerah. Hal itu menjadi contoh nyata ketersediaan potensi energi terbarukan (EBT) atau khususnya panas bumi di Indonesia.

Jokowi pun heran dengan besarnya potensi tersebut, namun yang digunakan masih kecil. Dia mendengar penuturan dari Menteri Bahlil tentang berbelit-belitnya perizinan. Belum lagi, sambung dia, sampai di level konstruksi butuh sekitar enam tahun. Dia pun meminta masalah itu dicarikan solusinya.

"Kalau investornya gak sabar, gak mungkin mau mengerjakan sampai enam tahun. Kalau saya ndak kuat. Meskipun banyak yang menyampaikan (mengatakan) saya sabar, tapi nunggu sampai enam tahun, ndak kuat saya," kata Jokowi saat pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Jokowi sekali lagi menyinggung potensi geothermal Indonesia. Hal itu menjadi peluang nyata yang harus dimanfaatkan. Bukan hanya untuk menarik investasi, sambung dia, pada saat yang sama mempercepat transisi energi.

Jokowi pun mengingatkan tentang sebuah target yang lebih besar. Apalagi kalau bukan membangun industri hijau. "Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan ke mana-mana. Tapi kita semua tahu, hampir semua pemerintahan di negara berkembang dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ," ujar Jokowi.

Tantangan lainnya, yakni akses keadilan bagi masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Jokowi memahami bagaimana dunia usaha memiliki kalkulasi tersendiri yang tentunya mempertimbangkan aspek ekonomis. Di atas semua itu, sambung dia, ada isu perubahan iklim. Menurut Jokowi, hal itu yang harus dipikirkan bersama.

"Oleh karena itu saya berharap di forum ini bisa menghasilkan terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, berbagi beban dan tentu untuk berbagi keuntungan dengan proporsi seimbang yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan yang memungkinkan untuk segera dilakukan pengerjaan," ujar Jokowi.

Dia pun mendorong berbagai pihak segera memaksimalkan potensi panas bumi yang ada. Hal itu menjadi langkah nyata dalam transisi energi demi mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menemukan beberapa tantangan yang menjadi kendala untuk memaksimalkan potensi geothermal di Tanah Air. Isu yang paling sering muncul ke permukaan adalah perizinan. Dalam bahasa awam, proses izin sampai di level konstruksi memakan waktu lama.

"Investor melakukan perizinan bisa sampai tiga tahun. Masuk di Kementerian ESDM, main lagi barang itu. Eksplorasi butuh waktu 2-3 tahun. Jadi pak, bisa membangun konstruksinya pada tahun ke-6. Masa periodesasi Presiden satu periode," kata Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika