REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Undang Mugopal menyatakan komitmennya menjaga netralitas selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 khususnya pada masa kampanye hingga pencoblosan.

"Saya minta seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng agar dapat mensukseskan jalannya Pilkada 2024 ini, dengan cara jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia," kata Undang Mugopal.

Orang nomor satu di lingkup Kejati Kalteng itu menegaskan, bahwa pihaknya telah menerima amanat dari Kejaksaan Agung untuk memastikan netralitas seluruh aparatur kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Netralitas bagi aparatur kejaksaan adalah harga mati. Jika ada oknum yang terbukti tidak netral, segera laporkan dan akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuhnya.

Selain itu, netralitas juga diharapkan dari aparat TNI-Polri dalam mendukung kelancaran setiap tahapan pilkada, guna menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi daerah.

"Kami siap mendukung setiap tahapan berikutnya agar pilkada ini menghasilkan pilihan yang terbaik bagi masyarakat Kalteng," bebernya.

Siapapun gubernur dan wakil yang terpilih nanti, Kejati Kalteng mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu dan bersama-sama membangun Kalteng sesuai dengan tujuan yang sama yakni memajukan seluruh daerah provinsi setempat.

"Setelah pilkada, kita harus bergabung kembali untuk menjaga keamanan dan kemajuan pembangunan di Kalteng," pungkas Undang Mugopal.

Pernyataan netralitas dari pihak kejaksaan tersebut tidak lain saat Kejati Kalteng Undang Mugopal menghadiri Deklarasi Pilkada Damai 2024 yang dilaksanakan di Bundaran Besar Palangka Raya, dan dihadiri empat pasangan calon yang sudah memiliki nomor urut masing-masing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika