REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyindir pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Viktor Laiskodat, isu pertukaran jatah kursi ketua MPR RI hingga menambah jatah menteri bagi Partai Golkar bisa mengusik koalisi.
"Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi," kata Viktor di Jakarta, Kamis.
Partai-partai anggota koalisi pendukung perintah diminta senantiasa menjaga kekompakan dalam menyukseskan kebijakan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kekompakan dinilai penting dalam menjaga ritme kerja.
"Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gbran lima tahun ke depan," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Viktor menegaskan pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antarfraksi.
"Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," ujar Viktor.
Viktor menambahkan, mekanisme pemilihan Ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 19 ayat 1 sampai 11.
"Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, Pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR, dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna,” ujar Viktor.
Penegasan itu dilontarkan Viktor menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai negosiasi pertukaran kursi jabatan Ketua MPR dengan jatah kementerian di kabinet.
Sebelumnya, Bahlil mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo. Bahlil menjelaskan awalnya, jatah Golkar di kabinet hanya lima kursi menteri. Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR RI dengan Gerindra menjadi faktor pembeda.
"Jatah kita waktu itu kan lima. Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," kata Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika