REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tiba-tiba menggelar deklarasi mendukung pasangan Pramono Anung Wibowo-Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Beberapa orang yang mendukung Pramono-Rano mengaku sebagai kader PSI dan PPP.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, dukungan kadernya kepada pasangan Pramono-Rano tidak mewakili sikap partainya secara kelembagaan. Dia menyebut, PSI akan memberikan sanksi kepada kader yang telah membelot dari sikap resmi partai.
"Kami ingin menegaskan bahwa PSI tetap solid dan konsisten mendukung pasangan Rido, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dalam Pilkada Jakarta," kata Elva melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Elva menegaskan, setiap pernyataan dukungan yang bertentangan dengan keputusan partai adalah murni sikap pribadi dan tidak mewakili pengurus atau sikap resmi PSI. Menurut dia, PSI sudah memberikan teguran kepada kadernya yang mendukung Pramono-Rano. Bahkan, kader itu bisa disanksi lebih berat.
"Tidak tertutup kemungkinan kami akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan kartu tanda anggota (KTA) kepada yang bersangkutan karena menggunakan nama partai untuk kepentingan pribadi," ujar Elva.
Dia menyatakan, partainya akan tetap berada bersama KIM Plus Koalisi untuk memastikan pasangan Rido. Menurut Elva, tindakan sabotase politik itu tidak akan mengganggu solidaritas dan keharmonisan KIM Plus di Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rachmat Dasuki mengatakan, kadernya yang mendukung Pramono-Rano bukan merupakan pengurus inti. Dia pun menyayangkan ada kader yang menjual nama partainya hanya untuk ikut bermain pada Pilgub DKI Jakarta.
"Kami klarifikasi bahwa orang-orang yang hadir dalam pertemuan dengan Mas Pram adalah bukan pengurus PPP DKI Jakarta di level manapun," kata Saiful.
Dia pun mengingatkan seluruh kadernya untuk tidak mengatasnamakan PPP untuk mendukung paslon lain selain pasangan Rido. Pasalnya, PPP merupakan bagian dari KIM Plus yang mendukung pasangan Rido di Jakarta.
Saiful menambahkan, partainya akan memberikan tindakan tegas kepada setiap kader yang membelot. "Kami akan lakukan tindakan tegas yang dipandang perlu terhadap pihak-pihak yang mengastanamakan PPP dalam Pilkada Jakarta. Masih banyak cara atau organ yang bisa dimainkan oleh orang-orang tersebut tanpa harus bawa-bawa PPP," kata Saiful.
Sebelumnya, Pramono dilaporkan melakukan pertemuan tertutup dengan tujuh politisi dari partai politik anggota KIM plus di kediamannya pada Kamis pagi. Tujuh politikus itu adalah Muhammad Ishaq (PPP), HM Nafiudin (Partai Nasdem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), Ahmad Syukri (PKB), dan Redim Okto Fudin (PKB).
Tujuh politisi merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) yang gagal duduk di kursi DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Mereka pun menyatakan dukungannya untuk Pramono-Rano di Pilgub DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika