REPUBLIKA.CO.ID, DOHA — Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, dilaporkan, belum menerima permintaan apa pun untuk meninggalkan ibu kota Qatar, Doha, kata beberapa sumber kepada Al- Mayadeen pada Sabtu (9/11/2024).

"Komunikasi antara pimpinan Hamas dan pejabat Qatar masih berlangsung," sumber tersebut mengonfirmasi.

Laporan tersebut mencatat bahwa Hamas telah mengembangkan rencana alternatif untuk merelokasi kantornya jika diperlukan. Sebelumnya, seorang sumber diplomatik mengatakan kepada AFP, Qatar telah mundur sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata untuk Gaza. 

Pemerintah Qatar dilaporkan telah memperingatkan Hamas bahwa kantornya di Doha tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya jika kemajuan untuk kesepakatan tetap terhenti.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi laporan tentang penangguhan upaya diplomatik. Namun, kementerian tersebut menyatakan bahwa laporan terbaru tentang kantor Hamas di Doha "tidak akurat". 

Qatar menekankan bahwa tujuan utama kantor tersebut untuk menjalankan fungsi sebagai saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Qatar telah memberi tahu pihak-pihak terkait sepuluh hari sebelumnya bahwa mereka akan menangguhkan upaya mediasinya jika kesepakatan tidak tercapai, kata Kementerian tersebut.

Selain itu, ia menekankan  Qatar tidak akan menoleransi peran mediasinya yang digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi negara tersebut. Dia mencatat bahwa Qatar telah mengamati terjadi manipulasi melalui penarikan kembali komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika