Senin 11 Nov 2024 12:26 WIB

Cerita Gibran Pernah Kirim Surat ke Nadiem yang Jabat Mendikdub, Tapi tak Ditanggapi

Surat tersebut berisi keluhan soal zonasi hingga merdeka belajar.

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Teguh Firmansyah
Wapres Gibran Rakabuming Raka cerita pernah kirim surat ke kemendikbud ristek saat menjadi wali kota Solo namun tak mendapatkan tanggapan, Senin (11/11/2024).
Foto: Noor Alfian
Wapres Gibran Rakabuming Raka cerita pernah kirim surat ke kemendikbud ristek saat menjadi wali kota Solo namun tak mendapatkan tanggapan, Senin (11/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mengungkapkan pengalamannya saat mengirim surat ke Kemendikbud Ristek ketika menjadi wali kota Solo namun tak mendapatkan tanggapan.

Hal tersebut diungkapkan Gibran ketika sambutan di acara rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Senin, (11/11/2024).

Baca Juga

"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota, saya kirim surat ini ke pak menteri pendidikan. Ya namun kemarin saya cek ke Pak sekda dan kepala dinas yang ada di Solo surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran, Senin (11/11/2024).

Gibran menjelaskan bahwa surat tersebut berisi sejumlah keluhan dirinya ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Mulai dari persoalan PPDB hingga ujian nasional.

"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota mengenai … masalah zonasi, masalah program merdeka belajar, masalah pengawas sekolah masalah ujian Nasional," katanya.

Gibran juga sempat membandingkan menteri yang sekarang dengan periode yang lalu berbeda. Pasalnya, ia mengatakan dirinya sudah memiliki chemistry usai pulang dari acara retreat Kabinet merah putih di Akmil beberapa waktu lalu.

"Tapi pak menteri yang sekarang beda, kemarin pulang dari Akmil kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," katanya.

Dari gambar yang ditampilkan, Gibran mengirim surat tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 lalu. Dimana surat bernomor DK .00/2513/2024 tersebut berisi perihal laporan terkait permasalahan pengelolaan pendidikan di kota Surakarta dan alternatif Solusi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement