REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Untuk sementara realitas kemenangan Presiden terpilih Donald Trump mulai mengendap, kelompok-kelompok hak LGBTQ+ dan individu bergulat dengan kenyataan tentang apa artinya hal tersebut-terutama karena ia memiliki Senat yang mayoritas GOP untuk mendukung kebijakannya.
Sepanjang kampanyenya, Trump menampilkan retorika anti-trans di seluruh pidato, iklan, dan kebijakan platform tertulisnya. Salah satu iklannya menyatakan bahwa lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, mendukung “mereka/mereka-bukan Anda.”
Dikutip dari Time, Senin (11/11/2024), Partai Republik menghabiskan hampir 215 juta dolar AS untuk iklan anti-trans pada siklus pemilihan ini, menurut data yang dirilis oleh Ad Impact.
Kata-kata bernada menghasut yang dilontarkan Trump terhadap LGBTQ+ Amerika-terutama yang ditujukan kepada kaum trans-bukanlah hal yang baru.
Pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden, Trump mengeluarkan beberapa kebijakan yang berusaha mencabut perlindungan bagi LGBTQ+ Amerika.
Kini, setelah dia memenangkan masa jabatan kedua, kelompok LGBTQ+ Amerika bertanya-tanya kebijakan apa yang paling mungkin mempengaruhi hak-hak mereka setelah dia kembali ke Gedung Putih pada Januari.
Di situs resmi Trump, dia menguraikan platform 20 poin, peta jalannya menuju “Make America Great Again,” yang disebut Agenda 47. Di sana, dia menyatakan prioritasnya untuk mengembalikan hak-hak LGBTQ+, termasuk rencananya untuk “menjauhkan pria dari olahraga wanita”-menargetkan sejumlah kecil transgender yang memilih untuk bergabung dengan tim yang sesuai dengan identitas gender mereka-dan “memotong dana federal untuk setiap sekolah yang mendorong ... ideologi gender yang radikal.”
Selain itu, melalui pidatonya, Trump telah menyampaikan rencananya untuk membatalkan undang-undang diskriminasi era Presiden Joe Biden dan memberlakukan undang-undang baru yang menargetkan individu trans.
TIME telah menghubungi kampanye Trump tentang kebijakan yang diusulkan dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas LGBTQ+.
BACA JUGA: Israel, Negara Yahudi Terakhir dan 7 Indikator Kehancurannya di Depan Mata
Katie Eyer, seorang profesor di Rutgers Law School, menekankan bahwa kepresidenan Trump dapat mengarah pada penunjukan pengadilan yang lebih konservatif, dan dengan demikian perbedaan dalam cara pengadilan menafsirkan kasus-kasus di tingkat federal.
Jadi, meskipun pengadilan banding sering kali memutuskan untuk mendukung orang-orang transgender yang melawan diskriminasi, hal ini dapat berubah selama masa kepresidenan Trump.
“Hukum konstitusional adalah latar belakang dari hukum yang diskriminatif,” kata Eyer kepada TIME. “Namun tentu saja, jika Anda memiliki pengadilan yang tidak mau menegakkan hak-hak kesetaraan terhadap kelompok LGBT, maka latar belakang tersebut tidak lagi berarti.”
Berikut ini adalah tiga area utama di mana kepresidenan Trump dapat berdampak pada hak-hak LGBTQ+.
Ikuti Whatsapp Channel Republika