REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pelatihan audit blue economy (ekonomi biru) untuk menunjukkan komitmen dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan serta tanggung jawab atas sumber daya kelautan.

“BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia,” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Bentuk dukungan BPK ini dilakukan dengan menjembatani perbedaan pengetahuan dalam blue economy, serta memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik blue economy secara berkelanjutan untuk memacu perkembangan ekonomi dan melestarikan sumber daya kelautan.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka langsung yang berlangsung sejak 28 Oktober 2024 dengan sesi tatap muka 11-15 November 2024. Peserta ada 36 orang yang berasal dari 17 negara, yakni Belize, Jamaica, Polandia, Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, Mauritius, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, Sri Lanka, dan Papua Nugini.

Pemaparan yang dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Audit Strategy and Blue Economy in Indonesia oleh BPK, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali.

Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas blue economy sesuai konteks negara masing-masing dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

Peserta pelatihan turut mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali, untuk mempelajari mangrove, lalu mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa dalam rangka melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperluas perspektif mereka tentang perkembangan blue economy, meningkatkan keterampilan dalam menyusun administrasi untuk perencanaan audit, serta membangun komunitas pembelajar yang fokus pada audit blue economy,” ujar Fathan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika