REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyebut, banyak hal yang diperjuangkan oleh BRICS sejalan dengan apa yang diperjuangkan pula oleh Indonesia. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang didapatinya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada akhir Oktober 2024.
"Kami melihat selama KTT berlangsung bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan di BRICS ini banyak yang sejalan dengan apa yang kita perjuangkan," kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Selain suatu sistem multilateral yang lebih inklusif, kata Sugiono, BRICS kerap menyuarakan pula isu yang kerap diperjuangkan oleh Indonesia di dunia internasional, misalnya menyangkut kemerdekaan Palestina. Dia menilai, BRICS merupakan suatu media yang akan bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai kendaraan tepat dalam membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang.
"Ini juga merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri kita yang independen dan aktif," ucap wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, Sugiono menegaskan, masuknya Indonesia ke BRICS tidak dapat diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau blok tertentu. "Namun lebih kepada menjadi bridge builder, menjadi pihak yang justru bisa menjadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang," ujarnya.
Di sisi lain, Sugiono tak menampik adanya masukan untuk meninjau kembali niat Indonesia menjadi anggota BRICS. Namun, dia menekankan, Indonesia tetap pada posisi hendak bergabung BRICS. Pasalnya, RI mempunyai kebebasan sebagai negara berdaulat untuk menentukan dengan siapa bekerja sama demi kepentingan nasional RI.
"Kita masih (akan bergabung). Belum, belum ada perubahan. Sekali lagi, kalau misalnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengancam kepentingan nasional, kita bisa saja melihat kembali seperti apa," kata Sugiono ditemui usai rapat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika